Breaking News:

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Hadir, BPJamsostek Dorong Perusahaan Lengkapi Persyaratan

Saat ini pemerintah akan menyelenggaraan program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang menjadi korban PHK

TRIBUN/ISTIMEWA
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Andry Rubiantara menyerahkan cenderamata kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Manto usai kegiatan Webinar Kepatuhan Pemberi Kerja “Hak dan Kewajiban Badan Usaha Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” kepada di Kalbar, Senin 22 Maret 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Pontianak menggelar Webinar Kepatuhan Pemberi Kerja “Hak dan Kewajiban Badan Usaha Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” Senin 22 Maret 2021.

190 perusahaan berpartisipasi dalam webinar tersebut. Selain menghadirkan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Andry Rubiantara, turut hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Manto.

Dorong Aparatur Ikut Kepersertaan, BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kemitraan Bersama Pemkab Bengkayang 

Andry Rubiantara menuturkan saat ini tingkat kepatuhan masih belum maksimal. Bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) maka coverage baru sekitar 35,48 persen pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya sosialisasi ini juga dilakukan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada pengusaha dan pekerja terkait kondisi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS). Oleh karena akan berdampak kepada pekerja.

Apalagi dengan akan hadirnya program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PDS Tenaga kerja adalah kategori perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawan yang bekerja di bidang usahanya.

Ajang Paritrana Awards 2021 Digelar, BPJamsostek Masuki Tahap Akhir Penjurian

Sementara kategori PDS Upah, dimana perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun data upah yang dilaporkan lebih rendah daripada yang seharusnya.

Selanjutnya untuk PDS Program yakni meski perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja dan telah sesuai memberikan data upah karyawannya, perusahaan hanya ikut pada 2 program perlindungan dari 4 program yang wajib yang ada.

“Saat ini pemerintah akan menyelenggaraan program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentu ada persyaratan untuk pekerja yang terkena PHK untuk bisa mendapatkan JPK ini,” ujarnya.

Program Relaksasi BPJAMSOSTEK Resmi Berakhir

Andry berharap perusahaan untuk melengkapi pendaftaran peserta untuk keseluruhan program yakni meliputi perlindungan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun).

Halaman
123
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved