Breaking News:

Pemda Ketapang Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2020 ke BPK RI

Sesuai aturan, laporan keuangan Pemda, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan ke BPK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Wakil Bupati Ketapang Farhan Saat Melakukan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar). Foto istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang menyerahkan laporan keuangan Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu 17 Maret 2021.

Penyerahan laporan yang didahului dengan penandatanganan berita acara tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Ketapang Farhan dan diterima langsung Kepala BPK Kalbar Rahmadi.

Di kesempatan itu, Farhan didampingi Ketua DPRD Ketapang M Ferbriadi.

Dari rilis yang diterima Tribun, Jumat 19 Maret 2021, Kepala BPK Perwakilan Kalbar Rahmadi mengapresiasi Pemda Ketapang yang selalu dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu sebelum 31 Maret.

Baca juga: Farhan Usul Ganti Nama Jalan Lingkar Kota Jadi Jalan Kiyai Mangku Negeri

Ia menyebut, hal demikian sesuai amanat UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Negara pasal 56 ayat 3.

"Sesuai aturan, laporan keuangan Pemda, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan ke BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir," sebut Rahmadi dalam sambutannya.

Menurutnya, dengan diterimanya Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 Unaudited, BPK akan menindaklanjuti dengan menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

"Kemudian, menyerahkannya kepada entitas selambat-lambatnya dua bulan setelah LKPD Unaudited diterima BPK. Itu sebagaimana tertuang dalam UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat 2," jelasnya.

Sementara Bupati Ketapang, Martin Rantan dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Bupati, Farhan mengatakan bahwa LKPD merupakan bentuk kewajiban Pemda Ketapang selaku penyelenggara Negara pemerintah di daerah.

Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar menjadi lebih baik, utamanya terkait pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang.

"Diharapkan dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah, juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ketapang," kata Farhan.

Farhan menambahkan, Pemda Kabupaten Ketapang terus mengoptimalkan peranan aparat pengawasan internal dan terus berkonsultasi secara intensif dengan aparat eksternal.

"Semua itu kita lakukan sebagai upaya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualia yang terus diupayakan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir," ujar Mantan Sekretaris Daerah Ketapang itu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Ketapang M Febriadi yang ikut pada kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK Kalbar beserta jajaran.

"Terima kasih atas kerja sama, perhatian dan pembinaannya selama ini. Semoga apa yang telah diupayakan membuahkan keberhasilan dan kemajuan di masa datang. Kita harap Ketapang dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Febri sapaannya. (*)

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved