Breaking News:

Masyarakat Kapuas Hulu Tolak Pemerintah Larang Tangkap Serta Jual Beli Ikan Arwana dan Belida

Rata-rata masyarakat kita ada memelihara ikan Arwana, untuk menopang perekonomian keluarga, Itu sama juga memutuskan mata pencaharian masyakarat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Satu diantara pedagang membersihkan sisik ikan belidak berukuran sedang di Pasar Pagi Jalan Diponegoro, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Pasar Pagi tradisional yang berada tidak jauh dari Sungai Sibau ini merupakan satu diantara pusat bergeliatnya ekonomi masyarakat dengan komoditi dagangan hasil alam di Kota Putussibau. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi, diantaranya adalah Ikan Arwana dan Ikan Belida.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat Kapuas Hulu yang menangkar ikan arwana, mengutuk keras kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau sudah dilarang ikan arwana untuk dijual karena dilindungi, berarti Pemerintah Pusat membunuh perekonomian masyarakat khususnya di Kapuas Hulu," ujar seorang penangkar ikan arwana di Kapuas Hulu, Anwar Salim ke Tribun, Sabtu 6 Maret 2021.

Dijelaskan Anwar, masyarakat Indonesia mungkin tau kalau wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan terbanyak kabupaten yang memelihara ikan Arwana.

Baca juga: Belum Mendapat Informasi, Pedagang Harap Segera Disosialisasikan Ikan Belida Jadi Satwa Dilindungi

"Rata-rata masyarakat kita ada memelihara ikan Arwana, untuk menopang perekonomian keluarga, kalau sudah dilarang, apa yang terjadi kehidupan masyarakat," tegasnya.

Anwar meminta kepada Presiden RI Joko Widodo, agar segera merevisi aturan ikan arwana dan ikan belida menjadi spesis ikan dilindungi.

"Apa lagi Kapuas Hulu merupakan kabupaten ciri khas kerupuk basah yang juga menggunakan daging ikan belida," ungkapnya.

Seorang nelayan di Kapuas Hulu, Bambang merasa kecewa dengan Pemerintah Pusat yang membuat aturan melarang mengambil ikan belida, karena menjadi spesis ikan yang dilindungi oleh Pemerintah.

"Ikan belida merupakan ikan yang cukup mahal nilai ekonomisnya, untuk dijadikan kerupuk basah," ujarnya.

Maka disayangkan, Pemerintah Pusat membuat aturan yang menjegal masyarakat yang memang sudah bertahun-tahun bisa memelihara ikan Arwana dan mengambil ikan belida.

"Itu sama juga memutuskan mata pencaharian masyakarat khususnya di Kapuas Hulu," ucapnya.

Tegas Bambang, apabila pemerintah tidak ada toleransi menindak masyarakat yang memelihara ikan Arwana dan Ikan Belida, maka diyakinkan Masyarakat akan melawan petugas di lapangan.

"Ini sangat rawan, akan menimbulkan keributan masyarakat dan pemerintah," ungkapnya. (*)

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved