Breaking News:

Ikan Belida Dilarang, Daniel Johan : Mestinya Disosialisasikan Dulu

"Suatu kebijakan jangan terus menerus sekonyong-konyong dadakan, kasihan masyarakat apalagi di tengah himpitan ekonomi akibat dampak pandemik yang ber

TRIBUN PONTIANAK/AGUS PUJIANTO
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan berang dengan adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi.

Pada keputusan Menteri KKP RI tersebut, Ikan Belida Borneo, Arwana Kalimantan, Balashark serta sejumlah jenis ikan lainnya resmi telah masuk dalam daftar ikan yang dilindungi.

Dengan ini, seperti ikan Belida dilarang untuk konsumsi dan memperjualbelikannya.

"Suatu kebijakan jangan terus menerus sekonyong-konyong dadakan, kasihan masyarakat apalagi di tengah himpitan ekonomi akibat dampak pandemik yang berkepanjangan," kata Daniel, Jumat 5 Maret 2021.

Menurut Daniel, mestinya ada sosialisasi terlebih dahulu terkait pelarangan ikan tersebut.

Terlebih masyarakat di Kapuas Hulu Kalbar mencari nafkah dengan hasil olahan ikan-ikan seperti ikan Belida.

"Mestinya sosialisakan dahulu, beri waktu kepada masyarakat untuk melakukan transisi, setiap kebijakan harus ada alternatif solusinya bagi masyarakat terdampak," jelasnya.

"Bagaimana nasib industri rumah tangga di kalbar yang selama ini memproduksi kerupuk dan sejenisnya, bisa semakin miskin dan sulit hidup masyarakat bila seperti ini," tambahnya.

Menurut politisi PKB ini, mestinya Kementrian juga memberikan solusi kepada masyarakat yang telah menggantungkan hidupnya terhadap olahan ikan tersebut.

"Yang saya tahu sebenarnya kebijakan ini sudah berjalan oleh KLHK sejak 2018, tapi juga masih dalam proses sosialisasi, jadi kita minta tidak ada penindakan dahulu, upayakan ke sosialisasi dan pembinaan sambil perkuat masa transisi dan program alternatif bagi nelayan terdampak," ujarnya

"Saya berharap ada sosialisasi, waktu transisi, dan program solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak dengan kebijakan ini," kata Daniel.

Lebih lanjut, legislator dapil Kalbar 1 ini pun mengatakan akan memanggil Kementrian KKP terkait dengan kebijakan ini.

"Iya (akan dipanggil, red) kita akan pertanyakan secara detail," tutupnya. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved