Sukiryanto : Apakah Harus Nyatakan Kalbar Tidak Aman Baru Provinsi Kapuas Raya Dimekarkan
memekarkan Papua menjadi tiga provinsi dengan alasan keamanan, jika begitu, apakah Kalbar yang aman menyatakan diri tidak aman baru terjadi pemekaran
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPD RI, H Sukiryanto menilai pemekaran provinsi di Kalbar sangat layak.
Ia pun mempertanyakan rencana pemerintah untuk memekarkan Papua dengan alasan keamanan.
Hal ini dikatakannya saat FGD yang mengangkat tema "Nasib Pemekaran Kapuas Raya" yang dipusatkan di kantor Gubernur Kalbar, Senin 1 Maret 2021.
Pada kegiatan yang juga dilaksanakan secara virtual dihadiri Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, Anggota DPR RI, Cornelis, Maman Abdurahman, Anggota DPD RI, Christiandy Sanjaya, Maria Goreti dan Erlinawati, jajaran forkopimda dan sejumlah kepala daerah serta pejabat lainnya.
Baca juga: Sukiryanto Hadirkan Sejumlah Menteri dan Pejabat Bahas Nasib Kapuas Raya
"Celah moratorium ada saat akan memekarkan Papua menjadi tiga provinsi dengan alasan keamanan, jika begitu, apakah Kalbar yang aman menyatakan diri tidak aman baru terjadi pemekaran," kata Sukiryanto.
Sukiryanto mengatakan jika pemekaran Provinsi Kapuas Raya memang mendesak dalam rangka memperkuat ketahanan pertahanan nasional, menjaga untuk tetap kokohnya rasa nasionalisme.
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara.
Secara geografis Provinsi Kalimantan Barat berhadapan langsung dengan Laut Natuna yang beresiko tinggi terhadap ancaman kedaulatan pertahanan dan keamanan negara karena memiliki kerawanan terjadinya konflik antar Negara.
Kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dengan wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat masih tinggi, dan sebagian besar desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalimantan Barat berada pada wilayah perbatasan negara antara Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur.
"Saya melihat hal positif dari pemekaran provinsi Kapuas Raya terutama dari bidang pemerataan pembangunan dan ekonomi," katanya. (*)
