Breaking News:

Sukiryanto Hadirkan Sejumlah Menteri dan Pejabat Bahas Nasib Kapuas Raya

FGD yang mengangkat tema "Nasib Pemekaran Kapuas Raya" tersebut akan menghadirkan Menkopolhukam, Mahfud MD, Mendagri, Tito Karnavian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Flayer Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema "Nasib Pemekaran Kapuas Raya" inisiasi Senator Kalbar, H Sukiryanto. FGD akan dilaksanakan pada Senin 1 Maret 2021. IST 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Untuk mencari titik terang nasib pemekaran Provinsi Kapuas Raya, satu diantara Senator Kalbar, H Sukiryanto akan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD yang mengangkat tema "Nasib Pemekaran Kapuas Raya" tersebut akan menghadirkan Menkopolhukam, Mahfud MD, Mendagri, Tito Karnavian, Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.

Selain itu juga akan menghadirkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L dan Ketua Forum PTKI, Dr. Syarif.

FGD yang bakal dilaksanakan secara virtual dan fisik ini akan dipusatkan di Kantor Gubernur Provinsi Kalbar pada Senin 1 Maret 2021.

Baca juga: Dalam Kapasitas DPD RI, Sukiryanto Pesankan Hal Ini Pada IKBM Kalbar

Seperti diketahui, pembentukan Provinsi Kapuas Raya sendiri telah diusulkan pada Tahun 2007 melalui surat Gubernur Kalimantan Barat No. 125.1/5401/Pem-C tanggal 30 Oktober 2007 perihal Usul Pemekaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Pembentukan Provinsi Kapuas Raya) dan telah ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR RI pada paripurna DPR RI tanggal 24 Oktober 2013.

Kemudian masuk dalam Amanat Presiden RI Nomor: R-66/Pres/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 serta rekomendasi DPD-RI melalui keputusan DPD-RI Nomor 40/DPD RI/III/2013-2014 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

H Sukiryanto mengatakan menilai Pemekaran Provinsi Kapuas Raya memang mendesak dalam rangka memperkuat ketahanan pertahanan nasional, menjaga untuk tetap kokohnya rasa nasionalisme, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara.

"Kita memandang sangat mendesak untuk melakukan Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat melalui Pembentukan Daerah Persiapan Provinsi Kapuas Raya," terangnya, Kamis 25 Februari 2021.

Dengan adanya FGD tersebut, Ketua IKBM Kalbar ini berharap adanya harmonisasi terkait pembentukan Persiapan Provinsi Kapuas Raya antara pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak Pemerintah Pusat.

Termasuk meluruskan informasi-informasi hoak terkait dengan persiapan Provinsi Kapuas Raya, dan memastikan proses pembentukan persiapan Provinsi Kapuas Raya tetap berjalan serta mengetahui kendala-kendala terkait pembentukan persiapan Provinsi Kapuas Raya.

"Kita berharap nantinya mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait hambatan pembentukan persiapan Provinsi Kapuas Raya, memperoleh informasi sejauh mana proses persiapan Provinsi Kapuas Raya dan mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder dalam rangka mempercepat persiapan Provinsi Kapuas Raya," ujar H Sukiryanto. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved