Anggota Komisi I DPR RI, Krisantus Prihatin dengan Pagu Anggaran di Kementrian Pertahanan
pagu anggaran Kemenhan sebanyak 137 Triliun lebih, Dana itu, dibagi lagi ke sejumlah unit organisasi, mulai dari Mabesad, TNI AD, TNI AU hingga TNI AL
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Anggota Komisi I DPR-RI, Krisantus Kurniawan mengaku prihatin dengan pagu anggaran yang ada di Kementrian Pertahanan. Meski pagu di kementrian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu terdengar besar, namun dinilai masih tidak mencukupi untuk membangun bidang pertahanan di NKRI yang mempunyai wilayah yang sangat luas.
“Kementrian pertahanan kalau kita lihat dari angka memang besar. Tapi setelah saya masuk ke dalam, saya masih prihatin, dengan pagu anggaran di kemenhan,” kata Krisantus.
Pada tahun 2021, pagu anggaran untuk Kemenhan sebanyak Rp 137 Triliun rupiah lebih.
Dana itu, dibagi lagi ke sejumlah unit organisasi, mulai dari Mabesad, TNI AD, TNI AU, sampai dengan TNI AL.
Baca juga: Dikunjungi Komisi I DPR RI, Barikut Harapan Danrem Brigjen TNI Ronny
“Saya pikir, anggaran sedemikian tidaklah mencukupi. Karena di kemenhan dibagi lagi, TNI AD, AU, AL Mabesad dan lain sebagainya. Sehingga angka tersebut tidaklah besar bagi satuan. Karena membangun bidang pertahanan dengan wilayah NKRI yang sangat luas, Tapi kalau kita bandingkan dengan APBD kabupaten atau provinsi, ya dahsyat kedengarannya, tapi kan orang tidak tahu, sarana dan prasanara alusista bidang pertahanan, amunisi, itu bukan barang murah. Sehingga memerlukan pembiayaan yang sangat besar,” ungkap Krisantus.
Pemerintah terus berupaya melakukan pembelian alusista untuk memperkuat dan modernisasi bidang pertahanan, supaya mampu memberikan dampak psikologi positif.
Namun, kendalanya justru pemeliharaan dan perawatan.
“Karena seandainya Indonesia hari ini ada duit banyak, beli tank yang canggih buatan terbaru, hari ini cas beli, lima tahun kedepan baru sampai barangnya. Sementara pertahanan tidak boleh kosong, dalam waktu lima tahun tentu perlaatan alusista yang ada mesti di upgrade. Kendalanya, ketika sampai lima tahun pesanan baru sampai teknologi sudah ketinggalan lagi, harus diupgrade lagi, makanya mahal barang itu,” ujar legislator Partai PDIP ini.
Sementara langkah perawatan mutlak diperlukan mengingat selain usia sbagian alusista yang sudah relative tua.
“Ketiadakan perlatan membuat prajurit menjadi tidak terlatih dan nyaris sia-sia. Ini serius, kalau terabaikan akan berpengaruh kepada keselamatan kesiapsiagaan dan keberhasilan angkatan perang, dalam menghadapi situasi perang senjata,” tukasnya. (*)
