Breaking News:

Plh Bupati Sekadau Sebut Aparat Pemerintah Desa Harus Memiliki SDM yang Mumpuni

Berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Plh Bupati Sekadau Frans Zeno. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pemerintah Kabupaten Sekadau gelar pelatihan pengelolaan keuangan desa tahun 2021, Plh Bupati Sekadau, Frans Zeno sebut kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengelola desa dan masyarakat harus di dukung SDM yang mencukupi, Rabu 24 Februari 2021.

Hal itu penting dilakukan mengingat dengan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang juga disebut Undang-undang desa, telah memberikan kewenangan besar kepada desa.

Berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018.

Dengan adanya UU Desa, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa transfer dana desa (DD) yang diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas keuangan desa selain dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan lain desa yang sah.

Baca juga: Pemkab Sekadau Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan

"Dalam penggunaannya DD dan ADD tidak bersifat eksklusif karena harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat desa dalam bentuk musyawarah desa," ujar Plh Bupati Sekadau.

Sehingga tidak ada lagi Pemerintah desa yang hanya memasang spanduk besar rencana penggunaan dana desanya. Namun tidak dipertanggungjawabkan dalam musyawarah desa.

Frans Zeno menuturkan masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan dana yang diterima desanya untuk melakukan pembangunan dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap rupiah dana desa yang ada.

"Aparat pemerintah desa harus taat terhadap aturan, tidak boleh ada mark up belanja, kegiatan fiktif, memalsukan kwitansi dan lainnya yang melanggar peraturan," tegas Frans Zeno.

Untuk itu maka pemerintah desa diwajibkan menggunakan sistem keuangan desa versi 2.0 sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan langsung tersusun APB Desa tahun 2021. (*)

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved