TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru sebulan di tahun baru 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 tercatat telah mengalami defisit anggaran.

Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 sepanjang Januari lalu sebesar Rp 45,7 triliun.

Pencapaian defisit APBN dalam satu bulan itu setara dengan 0,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tumbuh tipis dari posisi periode sama tahun lalu yakni 0,23% dari PDB.

Adapun di tahun ini outlook defisit anggaran mencapai 5,7% dari PDB.

Baca juga: Penilaian APBN 2020 Pemkab Kubu Raya Terealisasi Hingga 100 Persen

Dikutip dari laman Kontan.co.id Selasa 23 Februari 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN satu bulan pertama di tahun ini disebabkan oleh penerimaan negara yang loyo.

Dalam laporan APBN, realisasinya hanya mencapai Rp 100,1 triliun kontraksi 4,8% year on year (yoy).

Penerimaan negara loyo utamanya diakibatkan oleh setoran pajak yang masih mini karena dampak virus corona.

Hal ini tercermin dari realisasi pajak penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 2,3 triliun, minus 19,8% yoy.

Pencapaian PPh Migas lebih buruk dibandingkan pajak nonmigas yang kontraksi Rp 15,2% yoy.

Baca juga: Menaker Pastikan Tak Ada Dana BLT Subsidi Gaji di APBN 2021

Menkeu menyampaikan, penerimaan PPh migas masih minus meskipun harga migas pada bulan lalu lebih tinggi dari periode saat pandemi, tapi terpantau lebih rendah dibandingkan Januari 2020.