Breaking News:

Kadis Perindagkop dan UM Sanggau Sebut 417 Koperasi Tumbuh di Kabupaten Sanggau

Dikatakannya, 167 koperasi yang dimaksud adalah koperasi yang tidak aktif atau tidak sehat yakni koperasi yang tidak melakukan kegiatan.

TRIBUNPONTIANAK/HENDRI CHORNELIUS
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau, Syarif Ibnu Marwan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau, Syarif Ibnu Marwan menyampaikan bahwa hingga hari ini sebanyak 417 koperasi yang tumbuh di Kabupaten Sanggau. Akan tetapi dari jumlah tersebut tidak semuanya tergolong aktif dan sehat.

"Ada 250 jumlah koperasi sehat, dari total 417 koperasi yang ada. Yang tidak aktif 167 koperasi,"katanya, Senin 22 Februari 2021.

Dikatakannya, 167 koperasi yang dimaksud adalah koperasi yang tidak aktif atau tidak sehat yakni koperasi yang tidak melakukan kegiatan.

"Jadi, mereka punya nama. Secara lembaga hukum, mereka terdaftar, tetapi tidak melakukan kegiatan. Saya sudah pernah usulkan ke Kementerian Koperasi, karena kewenangan membubarkan itu ada di Kementerian bukan di daerah,"ujarnya.

Baca juga: Persinas ASAD Sanggau Gelar TOT Pelatih

Lanjutnya, Tahun 2019 pihaknya juga cukup banyak mengusulkan koperasi yang tidak sehat untuk dibubarkan, Akan tetapi yang disetujui hanya empat koperasi.

"Seingat saya tahun 2019 waktu itu banyak yang kita usulkan dibubarkan, Tapi yang keluar hanya empat koperasi,"tegasnya.

Terkait dengan pembinaan, lanjut Marwan, tergantung, Misalnya, Credit Union (CU), bukan binaan di daerah tetapi Provinsi.

Baca juga: Anselmus Harap Koperasi Ciptakan Inovasi di Tengah Pandemi

"CU di Sanggau ini binaan Provinsi. Kalau CU Rata-rata sehat, simpan pinjam juga. Nah kalau perkebunan ini fluktuatif, Karena kita juga punya tim untuk penilaian koperasi,"tegasnya.

Dikatakannya, Untuk tahun 2020 lalu, pertanggungjawaban tahun buku 2019 ada 43 koperasi yang melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) karena masa pandemi Covid-19 dan dikeluarkannya surat edaran belum boleh RAT akibat pandemi.

"Tahun ini sudah ada surat edaran dari Provinsi bahwa mereka boleh mengadakan RAT mengikuti protokol kesehatan dengan berkoordinasi kepada Satgas Covid-19 di kecamatan,"pungkasnya. (*)

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved