Breaking News:

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minta Masyarakat dan Korporasi Patuhi Pergub dan Perda Karhutla

Kondisi tersebut, lanjutnya, juga disebabkan karena luasnya lahan gambut di Kalbar yang mencapai 11 persen dari daratan Kalbar sehingga resiko kebakar

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah meminta agar masyarakat dan korporasi dapat mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalbar terkait karhutla.

Walaupun memang, diakui Suriansyah jika kebakaran hutan dan lahan di Kalbar merupakan bencana yang sudah rutin terjadi serta sudah menjadi fenomena alam karena kebakaran hutan ini setiap tahun pada musim kemarau terjadi di Kalbar.

Kondisi tersebut, lanjutnya, juga disebabkan karena luasnya lahan gambut di Kalbar yang mencapai 11 persen dari daratan Kalbar sehingga resiko kebakaran hutan menjadi lebih tinggi.

"Mudahnya gambut terbakar disebabkan oleh kondisi secara fisik gambut yang memang mudah terbakar karena kekeringan, besarnya pori-pori udara, menjadi ketersediaan oksigen dalam gambut tersebut dan beberapa tindakan manusia baik korporasi maupun perorangan dalam pengolahan dan pemanfaatan gambut untuk bercocok tanam," kata Suriansyah, Minggu 14 Februari 2021.

Baca juga: Christiandy Sebut Telah Minta KLH Perhatikan Damkar Bantu Padamkan Karhutla

"Ini tentunya harus disikapi secara bijaksana, pemerintah lewat pergub sudah menerbitkan pergub nomor 39 tahun 2019 dan perda tahun 2020, Pemda dan DPRD sudah menerbitkan perda tentang karhutla," tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, resiko kebakaran gambut juga bisa terjadi karena adanya budaya masyarakat didalam membuka lahan maupun bercocok tanam dan pembukaan lahan oleh korporasi dalam perluasan lahan terutama sawit.

Untuk mengatasi tersebut, ia mengatakan jika pemda sudah menerbitkan perda tentang karhutla dan pergub tentang karhutla untuk penanggulangannya.

"Harapan kita apabila semua masyarakat mematuhi perda dan pergub tersebut, resiko kebakaran hutan dapat kita minimalisir. Tugas pemda dan aparatur keamanan bagaimana menegakan perda tersebut sehingga ada kepatuhan masyarakat dan korporasi didalam pembukaan lahan, terutama pembukaan lahan pertanian," tuturnya.

Masih kata Suriansyah, pada tahun 2021, DPRD bersama Pemda sedang merencanakan untuk menyusun perda tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.

Baca juga: Berikut Upaya Pencegahan Karhutla yang Dilakukan Camat Pontianak Tenggara

Hal ini ditunjukan untuk melindungi kepentingan masyarakat tradisional agar dalat tetap memanfaatkan lahan hutan untuk keperluan berladang, tetapi tentu dengan skala terbatas, dan tata cara yang aman.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved