Breaking News:

KKP Pontianak Berlakukan Aturan Baru Mulai 1 Februari 2021 di Bandara dan Pelabuhan Laut Kalbar

Pelaku perjalanan saat keberangkatan wajib membawa HAC dan hasil laboratorium secara digital melalui aplikasi eHAC Indonesia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Petugas KKP Pontianak di Bandara Supadio sedang menscan QR Code Hasil Laboratorium Penumpang saat kedatangan belum lama ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Dalam rangka sosialisasi penerapan validasi dokumen kesehatan secara digital bagi pelakuperjalanan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pontianak, dalam waktu dekat akan memberlakukan aturan baru terkait validasi dokumen kesehatan secara digital bagi pelaku perjalanan/ penumpang baik itu di Bandara maupun di Pelabuhan Laut.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Satgas No. 1 Tahun 2021 dan SE Dirjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) No. 11352 Tahun 2020. Beberapa tujuan dikeluarkannya aturan ini adalah agar dapat mempermudah tracking (pelacakan), menekan kasus pemalsuan surat keterangan hasil PCR atau Rapid Antigen, dan mengurangi kerumunan penumpang.

Saat ini, pelaku perjalanan / penumpang masih bisa menggunakan dokumen kesehatan berupa hasil laboratorium PCR atau Rapid Antigen dan Health Alert Card (HAC) dengan menggunakan kertas/ kartu kuning, namun pada semua akan berubah menjadi digital.

Baca juga: Bandara Tebelian Sintang Butuh Petugas KKP untuk Cek Keabsahan Surat Keterangan Negatif Covid-19

Baca juga: Tegas Wajib PCR Negatif Masuk Kalbar, Gubernur Sutarmidji Antisipasi Pemalsuan Surat Perjalanan 

Pelaku perjalanan saat keberangkatan wajib membawa HAC dan hasil laboratorium secara digital melalui aplikasi eHAC Indonesia.

Ditegaskan lagi bahwa Syarat menjadi pelaku perjalanan saat ini wajib mendownload aplikasi eHAC Indonesia, melakukan pemeriksaan PCR atau Rapid Antigen pada fasilitas kesehatan (faskes) dan mengisi eHac saat keberangkatan dan akan di validasi oleh petugas Bandara yang berwenang.

Bagi Faskes yang menerbitkan surat hasil PCR test atau rapid test antigen bagi calon penumpang di wajibkan mengunggah dokumen itu ke dalam Electronic Health Alert Card (e-HAC).

Dengan demikian seluruh pelayanan kesehatan yang akan mengeluarkan (hasil tes) PCR atau antigen, harus terdaftar di Electronic Health Alert Card (e-HAC) dan wajib memberikan laporan terkait hasil pemeriksaannya ke Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten yang menjadi wilayah layanannya.

Aturan baru ini menuntut faskes agar segera bekerja sama dengan Kemenkes, dalam hal ini diwakili oleh KKP Pontianak untuk menjadi bagian dalam layanan digitalisasi ini.

Bila terjadi pemalsuan dokumen di Bandara dan di Pelabuhan Laut, KKP Kelas II Pontianak akan melaporkan pada pihak Kepolisian dan Satuan Tugas Propinsi Kalimantan Barat dan di yakinkan pelaku akan dijerat Pasal 93 jo Pasal 9 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan/atau Pasal 14 Ayat 1 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 268 KUHP.

Untuk memudahkan praktek di lapangan akan di mulai ujicoba penggunaan digitalisasi dan validasi dokumen Kesehatan melalui aplikasi electronic Healt Alerd Card (E-HAC) tanggal 26 Januari 2021.(/*)

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved