Breaking News:

Komisi 1 DPRD Sambas Usulkan Perda Perlindungan Anak

Dijelaskan dia, pengusulan perda itu sudah berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan daerah khusus nya dalam memberikan perlindungan dan pemb

Penulis: M Wawan Gunawan | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo menuturkan, jika pada tahun ini mereka mengusulkan tiga Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan anak di Badan legislasi daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Sambas.

"Untuk komisi 1 sendiri kita ada mengajukan ada 3 buah Raperda diantaranya Reperda penyelenggaran Perlindungan Anak," ujarnya, Senin 18 Januari 2021.

Dikatakan dia, memang banyak perda yang di usulkan DPRD dan pemerintah daerah pada tahun ini. Namun demikian, dia optimistis perda ini juga menjadi salah satu perda yang di prioritaskan oleh DPRD dan pemerintah daerah.

"Dari segi prioritas saya kira sama saja semua prioritas, tinggal masalah kesiapan naskah kajian akademik saja. Apakah mau kita laksanakan di masa sidang 1, 2 atau masa sidak ke-3," katanya.

Dijelaskan dia, pengusulan perda itu sudah berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan daerah khusus nya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Cegah Stunting, Pemdes Sendoyan Kecamatan Sejangkung Sambas Budidaya Lele

"Raperda perlindungan anak ini kita ketahui sendiri daerah Sambas sampai sekarang masih merupakan Kabupaten dengan kasus tertinggi tingkat kekerasan kepada anak dan dari tahun ketahuan semakin meningkat," tegasnya.

"Makanya perlu kita carikan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut sehingga kasusnya dapat kita kurangi," sambung Figo.

Baca juga: Legislator Sambas Minta BPBD Buat Perangkat Peringatan Dini Cuaca Ekstrim

Karenanya, dia meyakinkan semua perda yang diusulkan oleh DPRD adalah penting. Dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Jadi semua Raperda yang kita inisiasi ini sangat penting. Dan tentunya akan kita bahas sesuai dengan tahapan dan mekanismenya dengan kajian aspek yuridis, filosofis dan sosiologisnya," katanya.

"Sehingga Raperda yang merupakan produk hukum daerah ini dapat kita pergunakan dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat," tutupnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved