Link Download UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Menteri Agama saat itu, Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Undang-undang nomor 44 tahun 2008 disahkan di Sidang Paripurna DPR, Kamis 30 Desember 2008.
Pengesahan UU dilakukan minus dua fraksi, PDIP dan PDS yang sebelumnya menyatakan walk out.
Selain itu, pengesahan UU Pornografi ini juga diwarnai aksi walk out dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyatakan walk out secara perseorangan.
Keduanya merupakan anggota DPR dari FPG yang berasal dari Bali, yakni Nyoman Tisnawati Karna dan Gde Sumanjaya Linggih.
Baca juga: Apa Isi Pasal 4 Ayat 1 Pasal 29 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 2008 yang Menjerat Gisel dan MYD
Sebelumnya, pada 28 Oktober 2008 RUU Pornografi disepakati 8 fraksi di DPR.
Delapan fraksi tersebut adalah FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB.
Menteri Agama saat itu, Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.
Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama.
Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas.
RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.
Ketua MPR saat itu, Hidayat Nur Wahid mendukung rencana pengesahan RUU Pornografi.
Baca juga: Siapa MYD Pria di Video Gisel?
Menurutnya, RUU ini tidak dalam rangka memberangus kreasi seni.
"Undang-Undang ini bukan untuk memberangus kreatif seni, pakaian adat, dan pakaian tradisional kita," kata Hidayat sebelum rapat Paripurna RUU Pornografi di DPR, Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Hidayat, RUU ini justru untuk mewadahi Bhineka Tunggal Ika, seni, dan tradisi Indonesia agar tidak ditunggangi kepentingan pornografi yang tidak sesuai.
"Seni adalah keindahan," ujarnya. Hidayat berharap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna nanti dapat dilakukan secara konstitusional, baik secara musyawarah maupun voting.
"Saya berharap seluruh mekanisme pengambilan keputusan secara konstitusional," kata Hidayat.
Untuk kamu yang akan mendownload UU Pornografi, cukup klik di LINK INI. atau DI SINI.
Khusus link download di laman BPKP, selanjutnya gulir ke bawah, dan klik di nomor 26.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Akhirnya RUU Pornografi Disahkan"
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/ilustrasi-uu-pornografi.jpg)