Pemkab Kubu Raya Alokasikan Rp 2.5 Milyar untuk Pengadaan Vaksin Covid-19
Dan ia menyebut, anggaran terkait pembelian vaksin itu bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya tahun ang
Penulis: Muzammilul Abrori | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,5 milyar untuk pengadaan vaksin, guna penanganan virus Covid-19.
Hal itupun disampaikan langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam.
Dan ia menyebut, anggaran terkait pembelian vaksin itu bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2021.
"Kebijakan pelaksanaan vaksinasi, selain kebijakan nasional kita suport di APBD kita di tahun 2021 juga sudah kita alokasikan. Untuk anggaran murni kita alokasikan Rp 2,5 milyar. Nanti di BTT juga masih ada, sekiranya diperlukan kita dukung penuh ini," terang Yusran Anizam, di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Jumat 25 Desember 2020.
Baca juga: Distribusi Vaksin Covid-19 Bertahap, Daerah dengan Tingkat Penularan Tinggi Jadi Prioritas
Terkait pendistribusian vaksin ini juga, kata Yusran nantinya akan diberikan secara gratis kepada masyarakat kabupaten Kubu Raya.
"Seberapa banyak pengadaannya, nanti disesuaikan sama harga di katalognya. Kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat kita dapat terlayani, dan menerima vaksin," katanya.
"Tidak ada istilah diskriminasi, atau pembedaan masyarakat. Kita akan berupaya memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat kubu raya," tegas Yusran.
Lebih jauh ia juga menyebut, pengadaan vaksin ini akan dilakukan mulai tahun 2021. Dan dalam ketentuan penggolongan klaster yang terlebih dulu menerima akan disesuaikan dengan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
"Dari pusat ada mengklaster, yang kelompok-kelompok rentan. Baik itu yang berhadapan dengan pelayanan umum, kemudian kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, itu yang akan kita prioritaskan sesuai dengan alokasi yang ada dulu," terangnya.
"Kita lihat nanti bagaimana kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. Dinas kesehatan juga telah kita dorong untuk pendataannya," tambahnya. (*)
