Pilkada Sekadau

KPU Sekadau Siap Hadapi Gugatan Pasangan Rupinus-Aloysius Gugat di MK

Untuk penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK, paling lama 5 hari setelah salinan penetapan,

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Pasangan Rupinus-Aloysius 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU -Komisioner KPU Sekadau, Gita Rantau, menjelaskan sudah ada register perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis 27 Desember 2020.

Register perkara itu jelas Gita Rantau  berasal dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Rupinus-Aloysius.

Adapun tahapan selanjutnya untuk penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, akan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Untuk penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK, paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU," ujarnya, Jumat 18 Desember 2020.

Sedangkan Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban, memastikan saat ini KPU Sekadau masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Rupinus-Aloysius saat ingin dikonfirmasi sedang tidak berada di tempat.

Dari dokumen register perkara yang Tribun peroleh, permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 bernomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020. Permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati ini disampaikan pada Kamis 17 Desember 2020 pukul 21.21 WIB oleh Rupinus SH MSi dan Aloysius SH MSi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Nomor Urut 2.

Baca juga: UPDATE Hasil Hitung Cepat Pilkada Sekadau 2020 Minggu 13 Desember 2020 Login pilkada2020.kpu.go.id

Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020 memberi kuasa kepada M Nuzul Wibawa SAG MH dkk yang selanjutnya disebut sebagai pemohon dengan termohon KPU Kabupaten Sekadau.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Akta permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Muhidin selaku Panitera pada 17 Desember 2020 pukul 22.00 WIB.

Divisi Hukum KPU Kalbar, Mujiyo menegaskan jika pihaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Kontitusi (MK) oleh salah satu paslon di Sekadau.

"Terhadap gugatan yang sudah didaftarkan oleh paslon sudah pasti untuk Kabupaten Sekadau ada gugatan. Kita mempersiapkan diri," kata Mujiyo, Jumat 18 Desember 2020.

"Maka langkah kami adalah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk membuat jawaban terhadap gugatan tersebut. Walaupun sampai saat ini kita belum tahu apa saja yang digugat di daerah mana, TPS mana, kita masih menunggu nanti kalau sudah disampaikan permohonannya, apa saja dipermohonkan, baru kita tau apa yang digugat dan kita menyiapkan barang bukti sesuai digugatnya," tambahnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved