JAKARTA TERKINI - Situasi Aksi Demo 1812 Hari Ini Jumat 18 Desember 2020 Streaming KompasTV TVOne

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini berlangsung aksi demonstrasi 1812 Jumat 18 Desember 2020.

Aksi demi 1812 diperkirakan akan diikuti oleh ribuan masyarakat.

Cek situasi terkini Jakarta dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh simpatisan FPI.

Saksikan live streaming situasi Jakarta terkini di KompasTV serta TVOne.

(Link live streaming situasi Jakarta dihalaman selanjutnya)

Polda Metro Jaya akan melakukan Operasi Kemanusiaan sebagai bentuk antisipasi menghadapi aksi demo 1812 yang akan digelar di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 18 Desember 2020.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan memasifkan operasi kemanusiaan terlebih dahulu dengan skema 3T alias testing, tracing dan treatment.

"Polda Metro Jaya akan melaksanakan Operasi Kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19. Kepolisian akan melakukan Operasi Kemanusiaan seperti apa? Kan hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat makanya kita akan melakukan Operasi Kemanusiaan," ujar Yusri, dalam keterangan tertulis, Jumat 18 Desember 2020.

Yusri mengatakan melalui operasi kemanusiaan itu pihaknya akan memberikan imbauan terkait bahaya berkumpul di tengah pandemi.

Rapid test juga akan dilakukan guna mendeteksi dini virus corona pada para pendemo. 

Baca juga: STREAMING AKSI 1812 Hari Ini di Jakarta, Cek Suasana Terkini Live TV One dan Kompas TV

"Nanti akan kita rapid semuanya kalau perlu. Dan Kalau ada yang reaktif akan kita bawa ke Wisma Atlet," kata Yusri.

Namun demikian apabila operasi kemanusiaan ini tidak diindahkan, Yusri menegaskan Polda Metro Jaya akan melakukan Operasi Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. 

Adapun penegakan hukum itu memiliki dasar hukum yang mengacu pada perundang-undangan yang ada, Pergub, Perda hingga UU KUHP.

"Kalau diindahkan ada aturan yang mengatur, ada UU nomor 6, ada UU nomor 4 soal wabah penyakit, ada Perda, Pergub, ada KUHP Pasal 212, 218 dan perundang-undangan yang berlaku itu akan kita teggakkan semuanya. Intinya kerumunan tidak diperbolehkan karena situasi sekarang ini," jelasnya.

"Operasi kemanusiaan dulu baru disusul penindakan hukum. Jadi pembubaran itu adalah jalan terakhir jika mereka tidak mengindahkan semua seperti operasi kemanusiaan," tandas Yusri.

Kata Amin Rais Soal Aksi 1812

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengaku tidak akan menghadiri aksi bertajuk 1812 yang akan digelar massa simpatisan pemimpin Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab di Istana Negara, Jumat 18 Desember 2020.

Deklarator Partai Ummat itu mengatakan, dirinya sudah sepuh dan menyebut aksi itu akan diikuti oleh aktivis-aktivis lebih muda.

"Oh saya kira soal itu sudah cukup ya. Saya sudah sepuh ya," kata Amien, di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis 17 Desember 2020.

Kendati demikian, Amien tetap meminta agar aksi unjuk rasa itu dilakukan dengan baik secara konstitusional.

Amien menuturkan, ia memilih untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan meminta Jokowi untuk tidak memberi 'angin kencang' kepada komunisme.

Sebab, menurut Amien, pemerintahan Jokowi agak berat sebelah dalam relasi dengan Beijing (China).

"Kami akan minta waktu untuk ketemu Pak Jokowi, ya langsung ke jantungnya kekuasaan. Jadi jangan takut," ujar Amien.

Diberitakan, massa simpatisan pemimpin FPI Rizieq Shihab yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) akan menggelar aksi bertajuk 1812 di Istana Negera, Jakarta Pusat pada Jumat 18 Desember 2020.

Aksi itu untuk menuntut pengungkapan kasus penembakan yang dialami enam laskar khusus FPI oleh polisi.

"Insya Allah pada hari Jumat pukul 13.00 WIB, di depan Istana Negara, akan ada aksi dari ANAK NKRI," ujar Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif dalam video yang diunggah oleh akun Youtube Front TV, Kamis 17 Desember 2020.

Ketahui situasi terkini Aksi 1812 via link di bawah ini:

Link 1

Link 2

Link 3

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demo 1812, Polda Metro Kedepankan Operasi Kemanusiaan Sebelum Penegakan Hukum.