AKSI 1812 Berita Live Streaming Kompas TV - Streaming tvOne Jumat 18 Desember ! Ini Kata Amien Rais

Polda Metro Jaya menegaskan tidak mengeluarkan izin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana aksi 1812 yang digelar oleh gabungan ormas Islam dalam wadah 'ANAK NKRI'.

Aksi 1812 tersebut diketahui akan diadakan di Istana Negara dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya pengusutan tuntas 6 laskar FPI yang tewas hingga pembebasan Habib Rizieq Shihab.

"Ya tidak mengeluarkan izin tidak dikeluarkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 17 Desember 12.

Yusri menyebut polisi bakal melakukan upaya preventif agar tidak ada kerumunan di ibu kota. Pasalnya, Aksi 1812 berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

"Preventif kita mulai dari bekasi dari daerah kita sampaikan kalau ada kerumunan massa. Kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusian yang akan kita lakukan," lanjut Yusri.

Selain itu, Polda Metro juga akan menurunkan personel di lapangan. "Tetap ada. Nanti akan kita sampaikan, kita akan rapat dulu," pungkasnya.

Baca juga: STREAMING Situasi Terkini Aksi Demo 1812 Jakarta Hari Ini Jumat 18 Desember 2020 Live KompasTV TVOne

Diketahui, dari poster yang diterima Tribun, beberapa tuntutan oleh ANAK NKRI akan disuarakan dalam aksi hari ini.

Tuntutan pertama yakni meminta pengusutan tuntas terhadap enam laskar FPI yang tewas oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Tuntutan kedua yakni meminta Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang ditahan di Polda Metro Jaya agar dibebaskan.

Kemudian, tuntutan ketiga yakni meminta agar kriminalisasi terhadap ulama dihentikan. Selain itu, mereka juga menegaskan agar tak ada lagi diskriminasi hukum.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyoroti soal rencana aksi sejumlah ormas Islam di Istana Negara.

Menurutnya, berkaca pada peristiwa di Petamburan, aksi di Istana Negara bakal menciptakan kerumunan dan potensi penyebaran Covid-19.

"Klaster Petamburan dan Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan sangat berbahaya," kata Fadil.

Maka itulah, pihaknya bakal melaksanakan operasi kemanusiaan jika ada aksi yang mengakibatkan munculnya kerumunan.

"Keselamatan masyarakat menjadi hukum. tertinggi. Sudah ada UU kekarantinaan, kesehatan, wabah penyakit menular, ada perda, pergub, instruksi gubernur. Itu akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan. Akan kita laksanakan 3 T (testing, tracing, treatment) sehingga kerumunan bisa dikendalikan," pungkasnya.