Breaking News:

Ada Gugatan ke MK di Pilkada Kalbar, Ini Kata Divisi Hukum KPU

Memang, kata Mujiyo, setelah dilakukan pleno penetapan peraih suara tertinggi pada pilkada paslon telah bisa melakukan gugatan.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sidang gugatan terhadap Bawaslu Kayong Utara yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Bawaslu Kalbar, Jalan WR Supratman, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/7/2019). Bawaslu Kayong Utara dilaporkan terkait tidak dijalankannya tugas memeriksa enam laporan dugaan money politik dan dugaan terkait adanya intimidasi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Divisi Hukum KPU Kalbar, Mujiyo menegaskan jika pihaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Kontitusi (MK) oleh salah satu paslon di Sekadau.

"Terhadap gugatan yang sudah didaftarkan oleh paslon sudah pasti untuk Kabupaten Sekadau ada gugatan. Kita mempersiapkan diri," katanya, Jumat 18 Desember 2020.

"Maka langkah kami adalah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk membuat jawaban terhadap gugatan tersebut, walaupun sampai saat ini kita belum tahu apa saja yang digugat didaerah mana, TPS mana, kita masih menunggu nanti kalau sudah disampaikan permohonannya, apa saja dipermohonkan, baru kita tau apa yang digugat dan kita menyiapkan barang bukti sesuai digugatnya," tambahnya.

Memang, kata Mujiyo, setelah dilakukan pleno penetapan peraih suara tertinggi pada pilkada paslon telah bisa melakukan gugatan.

Baca juga: Bupati AM Nasir Sebut Pilkada di Kapuas Hulu Berjalan Aman Damai dan Kondusif

"Kalau untuk gugatan memang sudah sejak ditetapkan ada objeknya, objeknya yaitu SK yang ditetapkan dan ditandatangani KPU saat rekap, itulah yang dijadikan oleh paslon sebagai gugatan," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, mengenai daerah yang tidak ada gugatan akan bisa melakukan penetapan menunggi BPRK.

"Kalau untuk bagi daerah yang tidak terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maka proses penetapannya adalah menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), lima hari setelah dikeluarkan BRPK baru kemudian KPU Kabupaten tidak ada sengketa bisa menetapkan calon," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved