Mantan Bendahara PAN dan Sandiaga Uno Menguat Calon Menteri KKP Gantikan Edhy Prabowo
Dua nama tersebut, yakni Sandiaga Uno dan mantan atau eks Bendaraha Partai Amanat Nasional (PAN) 2009-2013, Wahyu Sakti Trenggono.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua nama beredar di publik yang dikabarkan menguat untuk mengisi jabatan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dua nama tersebut, yakni Sandiaga Uno dan mantan atau eks Bendaraha Partai Amanat Nasional (PAN) 2009-2013, Sakti Wahyu Trenggono.
Sakti Wahyu Trenggono sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).
Menangganpi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem Charles Meikyansah menilai penunjukan Menteri KKP merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, siapapun yang ditunjuk menggantikan Edhy Prabowo, maka orang tersebut dipercaya Presiden dapat bekerja sesuai dengan visi pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
"Siapapun yang ditempatkan, baik itu orang partai atau profesional. Saya yakin Pak Jokowi ingin bidang tersebut bisa berjalan dengan baik," ucap Charles saat dihubungi, Jakarta, Kamis 17 Desember 2020.
Baca juga: CALON KUAT Kandidat Menteri KKP - Jokowi Cari Sosok Pengganti Edhy Prabowo
Baca juga: FADLI ZON Jadi Menteri KKP akan Untungkan Jokowi tapi Ada Pihak Dirugikan, Ini Penjelasan Pengamat
Charles menyebut, kemunculan nama Sakti Wahyu Trenggono akan menjadi Menteri KKP, merupakan bukti masyarakat ingin posisi tersebut segera diisi.
"Jadi siapapun dia yang ditunjuk presiden, termasuk Trenggono, kami Partai NasDem menyakini bisa mampu bekerja sesuai dengan keinginan presiden," ucap Charles.
Ia berharap, sosok menteri kelautan dan perikanan nanti dapat lebih memerhatikan nasib nelayan, serta segera menyelesaikan persoalan izin ekspor benih lobster atau benur.
"Paling ditunggu publik masalah benur dan segala macam (untuk diselesaikan)," papar Charles.
Diketahui, posisi menteri kelautan dan perikanan kosong setelah Edhy Prabowo ditetapkan tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur.
Skenario Reshuffle
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno sebelumnya menilai Presiden Jokowi memiliki tiga skenario reshuffle yang mungkin dilakukan untuk mengganti menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pertama, pengganti dua menteri tetap diberikan ke Partai Gerinda dan PDI Perjuangan.
Skenario kedua, dua kementerian itu diberikan kepada pihak lain, bisa dari parpol koalisi lain atau kalangan profesional non-parpol.
Namun, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tetap dapat slot di kementerian lain.
"Dua Kementerian itu bagian jatah politik koalisional kabinet akomodatif Jokowi. Prinsipnya, tidak mengurangi jatah pos menteri dari PDI Perjuangan dan Gerindra. Paling hanya tukar posisi menteri,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin 7 Desember 2020 lalu.
Skenario ketiga, posisi dua kementerian itu diberikan ke pihak lain dengan mengurangi jatah kursi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
“Tapi skenario ini beresiko menimbulkan gejolak, terutama PDI-P sebagai partai pemenang pemilu. Karenanya, skenario ini sulit diwujudkan,” kata Adi.
Ia menyarankan agar presiden mengubah susunan kabinet atau reshuffle pasca-penetapan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Adi mengatakan, Jokowi perlu mempertimbangkan aspek integritas dalam memilih menteri dalam melakukan reshuffle agar tak menjadi beban dalam menjalankan pemerintahan.
“Yang jelas Jokowi pasti reshuffle mengganti dua menteri yang jadi tersangka. Wajib selektif, integritas yang utama. Jangan sampai menteri jadi beban presiden karena perilaku korup mereka,” kata Adi.
Sebelumnya, hanya dua nama politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno dan Fadli Zon memang santer disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP.
Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan, menilai Presiden Jokowi akan lebih memilih politikus Gerindra Sandiaga Uno, ketimbang Fadli Zon.
"Dugaan saya Menteri KKP masih akan dijadikan jatah Gerindra. Jadi siapa yang diajukan Gerindra yang akan jadi pertimbangan. Bila yang diajukan Fadli Zon dan Sandi, dugaan saya peluangnya lebih besar Sandi,” kata Djayadi, Rabu (2/12/2020) lalu.
Baca juga: Pernah Sebut Indonesia akan Kalah Perang jika Jokowi Presiden, Penunjukkan Suryo Prabowo Disorot
Pria yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini mengatakan, posisi Sandi yang pernah menjadi calon Wakil Presiden dan pengalamannya sebagai pengusaha menjadi salah satu alasan kuatnya.
Pegalaman Sandi sebagai pengusaha, menurut dia, bisa akan lebih diperlukan Jokowi untuk membantu memulihkan ekonomi dari bidang kelautan dan perikanan serta maritim secara umum.
Namun, kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, lanjut dia, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar.
“Kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar,” jelasnya.
Paling tidak kata dia, masuknya Fadli Zon ke dalam kabinet, akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di sisa pemerintahan hingga 2024 mendatang.
“Secara politik, kalau Fadli Zon yang jadi diajukan oleh Gerindra, saya kira Jokowi tidak keberatan karena itu akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan,” jelas Djayadi Hanan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal isu akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Isu reshuffle terus berkembang sejak Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri, pada Juni 2020 lalu.
"Bisa saja, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan," tegasnya dalam acara Rosi 'KompasTV', Senin (16/11/2020) lalu.
