Mantan Bendahara PAN dan Sandiaga Uno Menguat Calon Menteri KKP Gantikan Edhy Prabowo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua nama beredar di publik yang dikabarkan menguat untuk mengisi jabatan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dua nama tersebut, yakni Sandiaga Uno dan mantan atau eks Bendaraha Partai Amanat Nasional (PAN) 2009-2013, Sakti Wahyu Trenggono.

Sakti Wahyu Trenggono sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).

Menangganpi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem Charles Meikyansah menilai penunjukan Menteri KKP merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, siapapun yang ditunjuk menggantikan Edhy Prabowo, maka orang tersebut dipercaya Presiden dapat bekerja sesuai dengan visi pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

"Siapapun yang ditempatkan, baik itu orang partai atau profesional. Saya yakin Pak Jokowi ingin bidang tersebut bisa berjalan dengan baik," ucap Charles saat dihubungi, Jakarta, Kamis 17 Desember 2020.

Baca juga: CALON KUAT Kandidat Menteri KKP - Jokowi Cari Sosok Pengganti Edhy Prabowo

Baca juga: FADLI ZON Jadi Menteri KKP akan Untungkan Jokowi tapi Ada Pihak Dirugikan, Ini Penjelasan Pengamat

Charles menyebut, kemunculan nama Sakti Wahyu Trenggono akan menjadi Menteri KKP, merupakan bukti masyarakat ingin posisi tersebut segera diisi.

"Jadi siapapun dia yang ditunjuk presiden, termasuk Trenggono, kami Partai NasDem menyakini bisa mampu bekerja sesuai dengan keinginan presiden," ucap Charles.

Ia berharap, sosok menteri kelautan dan perikanan nanti dapat lebih memerhatikan nasib nelayan, serta segera menyelesaikan persoalan izin ekspor benih lobster atau benur.

"Paling ditunggu publik masalah benur dan segala macam (untuk diselesaikan)," papar Charles.

Diketahui, posisi menteri kelautan dan perikanan kosong setelah Edhy Prabowo ditetapkan tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur.

Skenario Reshuffle

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno sebelumnya menilai Presiden Jokowi memiliki tiga skenario reshuffle yang mungkin dilakukan untuk mengganti menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pertama, pengganti dua menteri tetap diberikan ke Partai Gerinda dan PDI Perjuangan.

Skenario kedua, dua kementerian itu diberikan kepada pihak lain, bisa dari parpol koalisi lain atau kalangan profesional non-parpol.