Gubernur Sutarmidji Sentil Perusahaan Sawit Belum Gunakan CSR Sebaik-Baiknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan bagi perusahaan sawit di Kalbar yang tidak menggunakan dana CSR sebaik-baiknya lebih baik izinnya dicabut saja.

Gubernur Sutarmidji mengatakan kontribusi perusahaan sawit di Kalbar sendiri untuk membantu menyelesaikan indikator peningkatakan status Desa Mandiri ada yang giat dan ada juga yang cuek.

“Saya sedang data ni. Nanti kepala desa akan kirim ke saya datanya. Di mana saja desa yang ada perkebunan sawit dan yang tidak peduli CSR nya , saya minta bupati cabut aja (izin) lahannya,” ujar Midji, Kamis 17 Desember 2020.

Ia mengatakan bahwa tahun depan akan membuat Perda tentang dana CSR supaya setidak-tidaknya bisa dipergunakan dengan baik.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Tegaskan Tidak Boleh Ada Kerumunan Menyambut Tahun Baru 2021

“Mereka kan harus menggunakan CSR nya itu untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Bukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaanya. Ini kan gak jelas kalau perlu kita lapor ke aparat penegak hukum bahwa (CSR) nya bohong. Apalagi itu perusahaan sawit,” tegasnya.

Ia mengatakan dbandingkan dengan perusahaan pertambangan masih lebih lumayan. Namun untuk perusahaan sawit masih kurang dan susah sekali dalam penggunaan CSR.

“Saya mau coba aja nanti kalau perlu saya larang lewat jalan provinsi. Ada perusahaan sawit yang mau untung banyak saja,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa diawal saja Kalbae hanya memiliki 1cdesa mandiri ditahun 2018. Lalu dimana perannya perkebunan. Bahkan setelah meningkat menjadi 87 desa mandiri tidak ada satupun perkebunan sawit desa mandiri tersebut.

“Baru sekarang ketika menjadi 214 desa mandiri baru ada perusahaan sawit didalamnya bahkan CSR nya masih tidak jelas. Kalau untuk kepentingan pribadi saya tidak pernah minta sedikitpun. Kalau memang ada tunjukan perusahaan mana yang saya pernah minta apapun dari perusahaannya,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya sudah pernah diteliti bahwa dari pengolahan sawit untuk CPO terdapat kelebihan pasokan listrik dari mesin yang mereka gunakan sehanyak 6 persen dari kebutuhan listrik di Kalbar.

“Tapi merke tidak pernah mau memasok kelebihan listriknya kepada desa. Saya bilang kalau ada jaraknya 5 KM saja, provinsi saja yang bantu biar masyarakat bayar bukan tidak bayar padahal kalau mau cukup gunakan CSR saja,”pungkasnya. (*)