Breaking News:

Dua Raperda Diusulkan ke Mendagri, Ini Kata Wagub Kalbar Ria Norsan

Seperti diketahui, DPRD Provinsi Kalbar mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembanguna

TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L didampingi Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur dan Sy Amin Muhammad saat menyerahkan Berita Acara (BA) Keputusan DPRD kepada Wagub Kalbar, Ria Norsan, Rabu 16 Desember 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wagub Kalbar, Ria Norsan mengungkapkan jika pihaknya tentu akan membuat peraturan turunan terkait raperda yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalbar.

Seperti diketahui, DPRD Provinsi Kalbar mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2018-2023 dan Retribusi Daerah ke Mendagri.

Hal ini sesuai dengan keputusan DPRD Provinsi Kalbar pada rapat paripurna yang digelar diruang Balairung Sari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar pada Rabu 16 Desember 2020.

Baca juga: DPRD Kalbar Usulkan Dua Raperda ke Mendagri

"Nanti dibuat turunannya, setelah disahkan, kemudian disahkan oleh Biro Hukum baru bisa dilaksanakan," kata Norsan.

Diterangkannya pula pada raperda ini kedepan akan dirancang lebih baik kedepan.

"Raperda yang disahkan tadi ada dua, raperda tentang RPJMD perubahan 2018-2023 karena pandemi covid, kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Seperti pertumbuhan ekonomi, karena pertembuhan ekonomi kita minus. Raperda tentang retribusi daerah tidak ada perubahan, namun kita belum membuat peraturan yang signifikan sehingga akan disusun dan dirancang perbaikan kedepan," kata Norsan. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved