Breaking News:

DPRD Kalbar Usulkan Dua Raperda ke Mendagri

Hasil dua raperda tadi, tentang RPJMD perubahan dengan retribusi daerah akan dikonsultasikan ke Mendagri untuk menjadi sebuah Perda. Sehingga sah Perd

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Penandatanganan Berita Acara (BA) Keputusan DPRD Provinsi Kalbar oleh Pimpinan DPRD dan Wagub Kalbar, Ria Norsan, Rabu 16 Desember 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Provinsi Kalbar mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2018-2023 dan Retribusi Daerah ke Mendagri.

Hal ini sesuai dengan keputusan DPRD Provinsi Kalbar pada rapat paripurna yang digelar diruang Balairung Sari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar pada Rabu 16 Desember 2020.

"Hasil dua raperda tadi, tentang RPJMD perubahan dengan retribusi daerah akan dikonsultasikan ke Mendagri untuk menjadi sebuah Perda. Sehingga sah Perda ini. Disampaikan ke Mendagri karena berkaitan dengan APBD 2021, untuk perubahan anggaran," kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur.

Dikatakan Prabasa, penyampaian ke Mendagri tersebut akan melalui kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kalbar.

Ia pun mengharapkan rancangan perda yang akan disampaikan kepada Kemendagri tersebut dapat dilakukan evaluasi, dan ditetapkan menjadi Peraturan daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah untuk selanjutnya supaya disosialisasikan agar dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat.

Untuk diketahui, pada rapat paripurna ini, delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar menyetujui dua raperda tersebut, Pendapat Akhir Fraksi pun disampaikan secara tertulis.

"Menyikapi laporan Pansus DPRD Provinsi Kalbar pembahasan Raperda tentang Retribusi Daerah Provinsi Kalbar, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas RPJMD Kalbar tahun 2018-2023, serta mengikuti perkembangan pembahasan dalam rapat-rapat Pansus, maka kami dari Fraksi PKS-PPP DPRD Provinsi Kalbar pada prinsipnya setuju," kata Ketua Fraksi PKS-PPP, Arif Joni Prasetyo.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Retribusi Daerah Kalbar, H Irsan menerangkan jika berdasarkan hasil kerja pansus yang dipimpinnya, untuk mewujudkan retribusi daerah yang efektif dan efisien maka proses penentuan target harus betul-betul akurat.

Baca juga: Hasil Sementara, Dua dari Empat Anggota DPRD Kalbar Maju Cakada Gagal Menangi Pilkada 2020

Akurasi ini akan tercapai apabila basis datanya memadai. Oleh karena itu validasi serta akurasi terhadap data harus selalu terjaga.

Untuk menjaga validitas data, maka database pajak retribusi yang dioptimalkan tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved