Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Mantan Komisioner Bawaslu Krisantus Heru Siswanto Ungkap Modus Kecurangan di Penghitungan Suara

Modus ini sudah sangat lazim terjadi sehingga ada perbedaan hasil antara C1 Plano dan C1 berhologram

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Krisantus Heru Siswanto 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Cerdas Demokrasi Indonesia, Krisantus Heru Siswanto yang juga mantan komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar mengingatkan potensi kecurangan yang bakal terjadi saat penghitungan suara.

Menurut Krisantus, didalam prosesi penghitungan suara tentu KPPS harus mempedomani aturan teknis penghitungan suara misalkan dilakukan ditempat terbuka dengan penerangan yang cukup. 

Dan apabila ada persoalan maka pengawas TPS berwenang menyelesaikan sengketa pemungutan dan penghitungan suara dengan sengketa acara cepat dengan musyawarah dan mułakat. 

Pada persoalan ini tentu pengawas pemilu di TPS harus memahami pokok persoalan yang disengketakan dan dibuat dalam berita acara.

Baca juga: Video Suasana Pemilihan di TPS 004 Tumuk Manggis Sambas

"Peran pengawas TPS dan Saksi Paslon sangat menentukan karena tidak menutup kemungkinan persoalan penghitungan suara akan berlanjut sampai saat penghitungan suara di kecamatan bahkan di kabupaten," kata Krisantus Heru Siswanto , Rabu 9 Desember 2020.

Rekam jejak pemilihan, lanjut dia, harus dituangkan oleh pengawas TPS dalam formulir pengawasan yang memuat peristiwa pra pemungutan surat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara (penghitungan suara).

Pengawas pemilu dan saksi paslon harus memastikan bahwa C1 KWK Plano diisi dengan huruf yang jelaa dan ditempelkan ditempat umum selain itu dalam memindahkan angka dari C1 Plano ke C1 berhologram C1 Saksi dan C1 Pengawas TPS menjadi tugas KPPS untuk menghindari perubahan pemindahan angka karena modusnya KPPS sudah lelah.

"Modus ini sudah sangat lazim terjadi sehingga ada perbedaan hasil antara C1 Plano dan C1 berhologram," bebernya.

Selain itu, kata Krisantus, pengawas pemilu dan KPPS harus mewaspadai mobilisasi pemilih yaitu pemilih yang menggunakan undangan orang lain, pemilih yang memilih lebih dari satu kali, relawan yang menggunakan atribut paslon atau partai pengusung intimidasi kepada pemilih, dan bahkan tidak jarang ditemukan money politik dengan pra bayar yakni dibayar sebelum mencoblos dan pasca bayar yakni dibayar setelah mencoblos dengan cara menukar foto coblosannya dengan uang sebagai alat transaksi.

"Persoalan ini tentunya menjadi perhatian serius bagi pengawas TPS dan KPPS apabila ada paslon yang menggugat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved