Tenaga Kesehatan Kalbar Prioritas Vaksinasi Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac Biotech tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020.

Kedatangan ini merupakan pengadaan tahap pertama vaksin dari Cina yang berjumlah total 3 juta vaksin. Lalu, seperti apa skema vaksinasi untuk Kalbar?

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan vaksinasi Covid-19 rencananya akan dilakukan di awal tahun 2021.

Adapun tujuan dari vaksinasi imuniasasi Covid-19 untuk menurunkan kesakitan dan angka kematian akibat Covid-19.

Kedua untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat.

“Herd immunity berdasarkan teori saat ini masih dipercaya bahwa apabila 80 persen dari populasi terjadi kekebalan karena imunisasi maka kelompok sisanya akan ikut terlindungi dari suatu penyakit,” ujar Harisson, Senin 7 Desember 2020.

Baca juga: Masyarakat Pontianak Tanggapi Baik Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Dengan vaksinasi ini, salah satunya untuk tercapainya herd immunity dan melindungi sistem kesehatan secara menyeluruh dan menjaga produktivitas, serta meminimalkan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

“Seperti diketahui vaksin ini nanti antara suplay dan kebutuhan tidak berimbang karena masih diimpor dan semua negara memerlukan vaksin ini. Untuk itu akan secara bertahap kita melakukan vaksinasi atau imuniasi Covid-19,” jelas Harisson,

Adapun skema tahap pertama yang akan diimunisasi adalah petugas kesehatan di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan yang memberikan layanan kesehatan publik dan memiliki risiko tertular Covid-19.

Kedua adalah orang dengan kontak erat sesuai dengan kajian dari ahli imunisasi bahwa kontak erat dengan kasus Covid-19.

Kemudian kelompok sektor pelayanan publik yakni orang yang memiliki peranan dalam jasa transportasi dan pergudangan, petugas bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, pemadam kebakaran, PLN termasuk TNI Polri yang bertugas di garda terdepan.

“Kemudian kelompok masyarakat usia 18-59 tahun merupakan kelomok usia produktif dan berkontribusi dalam sektor perekonomian termasuk anggota BPJS penerima bantuan iuran (PBI),” ungkapnya.

Ia mengatakan, PBI BPJS akan diberikan vaksinasi covid-19 dan tenaga pendidikan yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pendidkkan anak di Indonesia, pegawai pemerintah termasuk legislatif yang memiliki peranan dalam keberlangsungan tata kelola pemerintah, termasuk perangkat daerah sampai tingkat kelurahan atau desa.

“Inilah yang akan menjadi prioritas. Pelaksanaan imunisasi ini akan dilaksanakan di faskes milik pemerintah, rumah sakit milik kementrian lembaga, swasta, atau puskesmas pembantu atau di posyandu tempat yang selama ini melakukan imunisasi,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa nantinya masyarakat akan didaftarkan dulu. Lalu ditetapkan oleh Kepala Diskes kabupaten/kota untuk tempat pelaksanaan imunisasinya.

“Sekarang kita masih terus melakukan pendataan kelompok sasaran tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan termasuk infrastruktur rantai dingin (cold chain) sebagai tempat penyimpanan vaksin dan lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini Diskes sedang menyiapkan bersama Kemenkes masih menunggu BPJS dalam penggunaan aplikasi untuk pendataan sasaran by name by address mengunakan barcode.

“Setiap penduduk sasaran akan didaftarkan dan mereka juga bisa mendaftar sendiri melalui smartphone. Bagi penduduk yang tidak bisa menggunakan aplikasi akan didaftarkan oleh petugas kesehatan. BPJS sendiri akan menggunaakn data free care. Jadi sudah ada data di BPJS by name by adress,” jelasnya.

Ia mengatakan saat ini sedang disiapkan untuk infrastruktur rantai dingin (cold chain) seperti kulkas untuk vaksin karena harus di suhu 2-8 derajat celcius dan menyiapkan logistik lainya sepeti jarum suntik, kapas, alkohol dan lainnya. “Kita juga melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kapasitas SDM untuk tenaga vaksinatornya untuk diberikan pelatihan dulu,” ujarnya.

Baca juga: Paparan Kadiskes Kalbar Mengenai Skema Pemberian Vaksin COVID-19 Kepada Penduduk

Kemudian penyampaian data KIE dan penguatan survelen KIPI sebab dalam kegiatan imunisasi pasti terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang bisa berupa kulit kemerahan, panas demam, ruam dan harus disiapkan dan dicatat.

“Jadi kejadian KIPI harus dilaporkan dan ditangani oleh Petugas kesehatan jadi ada sebagian kecil nanti yang akan menderita KIPI,” ujarnya.

Ia menegaskan dengsn dilakukan imunisasi covid-19 ini tidak menghilangakan penerapan disiplin protokol kesehatan 3M yang tetap harus diajlankan walaupun sudah diimunisasi vaksin covid-19.

“Kita saat ini terus mendata karena saat ini Kemenkes masih melakukan pendataan dan kita juga terus perbaharui data kita yang memang ada prioritas tidak sekaligus. Jadi dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Namun yang jelas kelompok pertama adalah petugas kesehatan dan perlu diketahui oleh masyarakat m bahwa vaksin ini sebenarnya ada yang sudah dan ada yang belum melewati fase ketiga uji klinis.

Kemenkes sudah mengeluarkan surat keputusan nomor 9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 yakni ada 6 dari PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer and BioNTech, Sinopharm.

“Jadi vaskin ini ada yang sudsh melewati uji klinis fase 3 ada yang belum. Kita masih tunggu kalau pelaksanaan uji coba suatu obat dalam hal ini vaksin mereka harus melalui 4 fase,” ujarnya.

Adalun untuk Fase praklinis dilakuka test pada hewan. Lalu fase pertama pada sukarelawan sehat dalam jumlah kecil, fase kedua yakni pada relawan kelompok khsus umur tertentu dalam jumlah besar, fase ketiga diberikan pada ribuan relawan untuk menilai efeksasi dan keamanan vaksin yang umumnya dilakanakan dibeberapa tempat di pusat penelitian dan fase keempay pantauan KIPI.

Untuk Nakes
Menteri Kesehatan ( Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin hasil pengadaan tahap pertama yang tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Kemenkes telah menyiapkan data jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin untuk setiap daerah.

"Untuk vaksin yang pertama ini nanti yang akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Terawan dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo TV, Senin 7 Desember 2020.

"Dalam hal ini Kemenkes telah siapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota," lanjutnya.

Selanjutnya, data yang disusun Kemenkes itu akan dimasukkan ke data sistem tim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang akan menyiapkan data sasaran dalam bentuk by name by addres.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, meski vaksin Covid-19 sudah tiba di Indonesia, tetapi vaksinasi masih harus melalui evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Evaluasi itu bertujuan memastikan mutu, efektivitas hingga keamanan vaksin buatan China tersebut. "Selain itu juga menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk aspek kehalalannya," tutur Airlangga.

Dia menjelaskan, kedatangan dan ketersediaan vaksin ini berlangsung secara bertahap. Sejalan dengan itu, pelaksanaan vaksinasi dilakukan pula secara bertahap.

"Dengan prioritas (vaksinasi) kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang sudah diatur secara teknis oleh Menteri Kesehatan," tegas Airlangga.

Sebelumnya, berdasarkan tayangan video yang disiarkan kanal youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12), sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 tiba Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada Minggu malam merupakan vaksin siap suntik. Kemudian, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.