Terkena Proyek Duplikasi Jembatan Kapuas I, Warga Belum Sepakat Harga Ganti Rugi Tanah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I hingga kini pun masih terus bergulir, terkhusus di wilayah Kecamatan Pontianak Timur, Kelurahan Tambelan Sampit.

Lagi-lagi sejumlah warga Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Jalan Sutoyo Pontianak Kalimantan Barat, pada Kamis 3 Desember 2020.

Salah satu warga yang rumah dan tanahnya terkena pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, Diana menerangkan bahwa dirinya dipanggil ke kantor Perkim sudah kali ketiganya.

Sebagaimana dikatakakannya bahwa pada pertemuan itu memang membahas tentang penetapan harga ganti rugi dari Pemerintah Kota Pontianak.

Baca juga: Pembebasan Lahan Duplikasi Jembatan Kapuas I, Masyarakat Tambelan Sampit Belum Sepakati Harga

Sudah tiga kali ke kantor Perkim Pontianak pun dikatakakannya masih belum ada kesepakatan terhadap ketetapan harga rumah.

Belum ada ketetapan harga rumah itu, dikatakan Wati lantaran pada dua minggu nyabg lalu pihak pemerintah sudah mendatangi rumahnya, namun kini pada 3 Desember 2020 tidak sesuai dengan harga yang disepakati pada kedatangan dua minggu yang lalu.

"Kita sudah tiga kali panggilan dari dinas Perkim. Tiga kali ini dari kemarin, camat ada datang kerumah masing-masing untuk menanyakan harga, jadi orang tua kami sudah meletakkan harga langsung. Tiba-tiba hari ini dipanggil lagi, enggak sesuai dengan harga yang kita letakkan waktu mereka datang ke rumah," ujar Wati.

Ia mengatakan bahwa hingga sekarang hitungan dari Pemerintah untuk memberikan harga kepada rumah mereka masih belum dil. Dengan alasan, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

"Kalau untuk nilai, awalnya harga rumah lebih dari Rp 300 juta, sekarang naik lagi jadi Rp 600 juta lebih untuk dua buah rumah. Kalau dibayar segitu kayaknya untuk cari rumah tidak cukup," katanya.

Bagaimana bisa, dikatakan Wati untuk mencari rumah. Sedangkan dirinya mengaku hingga kini masih belum memegang untuk pembelian rumah.

Bahkan dengan bagdet yang ditawarkan itu, dirinya diminta, lanjut Wati, untuk membeli rumah dengan bagdet rumah yang di tetapkan oleh Pemkot.

"Sekarang kita suruh cari rumah dengan seadanya uang yang digantikan oleh pemerintah, kalau misalnya ada perbaikan kita akan dibantu dalam program bedah rumah tahun 2021 ada pembedahan rumah khusus untuk pengusuran," katanya.

"Jadi kami disuruh cari rumah yang harganya sesuai dengan Pemerintah ganti ni. Tapi kan kita kan sekarang berada di lokasi strategis kemudian tiba-tiba kita pindah ke jalan yang sempit yang enggak bisa masuk akses mobil kan enggak masuk akal. Kalau kita langsung pindah kayak gitu. Enggak terima," tambahnya.

Langkah selanjutnya pun, dikatakakannya pihaknya bersama warga lainnya masih mempertimbangkan terkait harga yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Diana juga mengharapkan agar pemerintah Kota Pontianak bisa mempertimbangkan penetapan harga yang diberikan.

Hal itu dikatakakannya agar sesuai dengan lokasi strategis mereka.

Alasan itu dikatakan bukan semata-mata untuk mengambil keuntungan besar, namun memang niatnya untuk membeli rumah sebagai ganti rumah yang akan digusur nanti.

"Istilahnya kita ini kan punya harapan bukan kita minta lebih untuk keluar negeri, enggak. Ini untuk rumah. Kami ini cari memang benar-benar untuk rumah kalau kami digusur tanpa penyesuaian harga mana gak kami nak cari rumah," jelasnya.

"Mohon lah minta pertimbangannya benar-benar penilaian tolong lah dengan hati nurani untuk rakyat. Ini kan Kerja sama ini untuk kepentingan rakyat. Kata pak wali kota ganti untung bukan ganti rugi. Kalian akan tersenyum meninggalkan halaman ini. Ini bukan tersenyum, menangis kami. Kami ini hidup sudah enggak tenang," ujarnya.