Percepat Pembangunan Kalbar, Sutarmidji Targetkan Tender Pembangunan 2021 Mulai Desember Ini.
Pada Tahun 2021 kita berharap realisasi dan eksekusi dari perencanaan pembangunan dan lainnya bisa berjalan lebih awal mungkin pada Desember ini.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji didampingi Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar, Didik Sadikin menghadiri acara virtual bersama Mendagri dan BPKP RI yang diikuti oleh perwakilan BPKP di Provinsi dan seluruh Gubernur Se-Indonesia, Rabu 2 Desember 2020.
Kegiatan tersebut membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sekaligus penandatangan nota kesepakatan antara Gubernur dan BPKP di Provinsi masing-masing.
Usai menghadiri acara tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji berharap perencanaan pembangunan dan lainnya di tahun 2021 untuk realisasi dan eksekusinya bisa berjalan lebih awal yang mungkin akan dimulai pada Desember tahun ini sudah mulai untuk tender.
“Pada Tahun 2021 kita berharap realisasi dan eksekusi dari perencanaan pembangunan dan lainnya bisa berjalan lebih awal mungkin pada Desember ini sudah dimulai tender,”ujarnya.
Baca juga: Tok! APBD Kalbar 2021 Disetujui, Segini Jumlahnya
Ia menggatakan bahwa ada beberapa proyek strategis meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan juga meminta dampingan dari Korsupgah karena itu kegiatan strategis.
“Contoh rumah sakit dipantau oleh BPKP dan sudah disampaikan kepada Korsupgah KPK supaya diperhatikan. Kemudian ada beberapa lagi seperti program pusat sertifikasi yang nantinya juga perlu perhatinan,” ujar Sutarmidji.
Kemudian untuk belanja penanganan COVID-19 baik dibidang kesehatan maupun dibidang peningkatakan kemampuan perkonomian masyarakat dan sebagainya juga akan dipantau.
“Jadi yang penting dan strategis itu harus betul-betul berjalan cepat dan kualitasnya harus diperhatikan. Saya hal yang paling utama adalah kualitas seperti gedung dan jalan harus diperhatikan,” ujarnya.
Ditempat yang sama Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar, Didik Sadikin menyampaikan bahwa hari ini antara Mendagri dan Kepala BPKP Pusat dan diikuti oleh seluruh kepala perwakilan BPKP dengan Gubernur di 34 Provinsi melakukan kesepakatan sebagaimana yang dilakukan oleh Mendagri dan BPKP RI.
Baca juga: APBD 2021 Fokus Pada Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan
“Intinya adalah kita melakukan kolaborasi antara Kemendagri dan BPKP RI. kemendagri mempunyai fungsi pembinaan pengawasan sampai ke Pemda dan BPKP sebagai internal presiden seperti itu juga,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa hal inj akan lebih baik apabila disinergikan antara keduanya yakni antara BPKP dan kemendagri untuk pengawasannya.
“Sehingga dalam kondisi COVID-19 pengawasannya bisa lebih tajam dan lebih baik dari keduanya,” pungkasnya. (*)
