Breaking News:

Fasya IAIN Pontianak Gelar Webinar 'Menakar Kemudahan Label Halal Menurut UU Cipta Kerja'

Ketua Umum DEMA Fasya, Sopiyullah menyampaikan alasan tema ini diangkat karena di dalam UU Cipta Kerja tampak mengabaikan esensi dari sertifikasi

Penulis: Ramadhan | Editor: Zulkifli
Tribun Pontianak / Istimewa
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (Fasya) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menyelenggarakan webinar. 

Citizen Reporter : Siti Muti'ah R. (Staff INFOKOM HMPS HKI)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ramadhan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah (Fasya) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menyelenggarakan webinar dengan tema 'Menakar Kemudahan Label Halal Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'.

Webinar tersebut diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Google Meet, Minggu 29 November 2020.

Ketua Umum DEMA Fasya, Sopiyullah menyampaikan alasan tema ini diangkat karena di dalam UU Cipta Kerja tampak mengabaikan esensi dari sertifikasi label halal.

"Tema ini di angkat Karena melihat ada beberapa prosedur yg didapat dari penetapan UU Cipta Kerja tidak melihat esensi dari penetapan sertifikasi label halal," jelasnya.

Baca juga: Tim Promosi Fasya IAIN Pontianak Kunjungi Sejumlah Ponpes di Mempawah

Sopiyullah juga menjelaskan pemateri webinar ini diisi langsung oleh Bapak Qomaruzzaman M. Si. dosen dari Fakultas Syariah sendiri.

"Karena beliau sebagai dosen dan mengetahui tentang proses sertifikasi label halal sebelum masuk dalam UU Omnibuslaw," ungkapnya.

"Dalam kegiatan tersebut di ikut oleh ORMAWA (Organisasi Mahasiswa), dan mahasiswa Fasya," lanjutnya.

Adapun Sopiyullah mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini merupakan sebagai bentuk respon terhadap UU Cipta Kerja yang terdapat penetapan label halal.

"Tujuan mengadakan kegiatan webinar adalah sebagai bentuk respon terhadap UU Cipta Kerja yang terdapat UU kemudahan penetapan label halal, apakah kemudahan dalam UU Cipta Kerja tersebut sudah sesuai dengan prosedur dalam perspektif hukum ekonomi syariah," tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved