Breaking News:

Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Kalbar Setujui Raperda APBD 2021 untuk Jadi Perda

Penetapan keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang Persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 serta Penandatangan Berita Acara Perset

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Fraksi NasDem Michael Yan Sri Widodo saat membacakan Pendapat Akhir (PA) fraksi terhadap laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda tentang APBD 2021, Senin 23 November 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Hal ini diketahui pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalbar dengan agenda mendengar Pendapat Akhir (PA) fraksi terhadap laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda tentang APBD 2021.

Penetapan keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang Persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 serta Penandatangan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur Kalbar dengan DPRD Provinsi Kalbar terhadap APBD Tahun Anggaran 2021, Senin 23 November 2020.

"Setelah mencermati Rancangan APBD Provinsi Kalbar TA 2021, ikut membahas bersama Tim Anggaran Pemda, dan melakukan konsultasi ke beberapa pihak terkait, serta melakukan study banding ke Pemda Istimewa Yogyakarta (DIY), Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar TA 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," kata Ketua Fraksi NasDem Michael Yan Sri Widodo saat membacakan PA.

Baca juga: Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Rabu 25 November 2020 - Doa Upacara HGN 2020 dari Kemdikbud

Senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PKS-PPP, Arif Joni Prasetyo saat membacakan pendapat akhir fraksi.

"Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS-PPP DPRD Provinsi Kalbar, dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2021, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah," kata Arif Joni.

Begitu pula diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar, Martinus Sudarno saat membacakan PA dirapat paripurna.

"Berdasarkan proses dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan badan anggaran DPRD Provinsi Kalbar maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Raperda tentang APBD 2021 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda," kata Sudarno. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved