Warga Desa Setawar Sekadau Adukan Dugaan Pencemaran Sungai Kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan

Namun harapan agar ditindaklanjut tidak sepenuhnya sesuai ekpektasi. 

Dinas Lingkungan Hidup Sekadau mengungkapkan jika tidak mempunyai kewenangan membaca hasil lab karena tidak melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dari awal, sementara, kata Medin, masyarakat tidak mengetahui prosedurnya bagaimana.

"Untuk air sendiri sebenarnya kami tidak tahu kalau air kami tercemar jika tidak ada ikan mati, apalagi dari ikan mati dari yang kecil hingga besar dan saat air pasang, karena sudah matinya ikan pandangan kami air kami tercemar," ujarnya.

"Harapan kita memperbaiki sistem, ada kerjasama investor dengan masyarakat setempat. Jika mereka sadar limbah mereka bocor jujur saja, minta masyarakat jangan dulu mengonsumsi air dari sungai, kan berarti memperhatikan keselamatan kami," timpal Medin.

Menerima aduan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menerangkan akan menindaklanjuti untuk disampaikan ke DLH Provinsi Kalbar.

"Saya secara lisan sudah menyampaikan kepada DLH Provinsi Kalbar dan menyambut dengan baik, tiba saatnya kami akan turun ke sana, dan kami akan komunikasi terus, jika tidak ada tindaklanjut dari perusahaan kemungkinan kita akan menuntut secara pidana, karena ini kejahatan terhadap lingkungan," tegasnya.

"Dari bukti-bukti yang disampaikan kepada kami, kami melihat bahwa  kejadian itu benar-benar terjadi dan tidak ada itikad baik dari perusahaan PT Agro Andalan untuk memperbaiki sistem pembangungan limbah," kata Sudarno.

"Mestinya limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit di olah terlebih dahulu, setelah standar airnya tidak melampai ambang batas baku mutu air baru bisa dibuang ke sungai dan tetap harus izin lingkungan," tambahnya.

Perusahaan, diminta Martinus Sudarno harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan.

"Bagi saya keselamatan masyarakat merupakan hal yang utama, jadi jangan sampai perusahaan mengabaikan hal itu, karena perusahaan selama ini sudah diuntungkan dari masyarakat yang menyerahkan lahan sebagainya, kalau masyarakat tidak menyerahkan lahan tidak bisa perusahaan berdiri disitu. Harus ada kerjasama yang baik dari perusahaan dan masyarakat," jelasnya.

Maka dari itu, politisi PDI Perjuangan ini pun meminta agar pemilik atau pengelola perusahaan terkait memperhatikan keluhan dari masyarakat.