Breaking News:

Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Subhan Nur Minta Gubernur Evaluasi Kinerja OPD

Menurutnya, sebagai wakil rakyat pihaknya mendukung pembangunan Ibu Kota Provinsi, tapi ia berharap pembangunan untuk daerah juga harus merata,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, H Subhan Nur saat diwawancarai awak media. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur meminta Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengevaluasi dan memacu kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Dua OPD yang paling harus dipacu kinerjanya, dikatakan Subhan ialah Dinas Perkim dan PUPR sampai dengan triwulan ketiga penyerapan anggaranya masih sangat rendah.

Dinas Perkim dari dana Rp. 588 Milyiar lebih, penyerapan dananya baru terealisir 2,24 persen.

Sementara Dinas PUPR daru dana Rp. 266 Milyiar lebih, penyerapan dananya mencapai 6,69 persen.

"Kalau bicara target yang tidak tercapai cukup fatal juga, adanya suatu negara tujuan utamanya memakmurkan rakyatnya.

Realitas yang ada inikan harus ada gebrakan yang cukup signifikan, kita minta Gubernur untuk memacu kinerja Dinas Perkim dan PU," kata Subhan.

Baca juga: 27 Anggota DPRD Kalbar Tak Hadiri Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Fraksi

Menurutnya, sebagai wakil rakyat pihaknya mendukung pembangunan Ibu Kota Provinsi, tapi ia berharap pembangunan untuk daerah juga harus merata, karena banyak dikeluhkan masyarakat.

"Banyak kebijakan yang juga kadang kontroversi, kemiskinan diatas nasional, tapi pengadaan mobil dinas Land Cruiser, Mercy, inikan menyakitkan rakyat.

Kita lihat sebelum pandemi kita diurutan 29 dari 34 provinsi, oleh sebab itu perlu banyak evaluasi dalam RPJMD, termasuk infrastruktur, korelasinya pada kemiskinan juga," terangnya.

Begitu pula untuk dimasa pandemi ini, ia berharap adanya kinerja-kinerja maksimal mengingat dilingkungan Pemprov juga terjadi penyebaran.

"Klaster penyebaran kan ada dilingkungan Pemprov, tidak ada juga penangangan yang ekstra, kan hanya rapid test, swab, artinya mental PNS untuk meningkat imun juga harus disupport.

Kita lihat Pontianak juga pernah di zona merah, kita juga punya hak kontrol, kita tekankan Gubernur untuk serius," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved