RPJMD Dilakukan Perubahan, Fakta Kalbar Sarankan Hal Ini Kepada Pemprov Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Daerah Forum Analisis Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Kalimantan Barat, Lim Kheng Sia mengatakan Pemda baik kabupaten kota maupun provinsi harus membuat perencanaan yang baik mengatasi masalah dimasa covid-19.

Satu di antaranya ialah memberikan bantuan kepada UMKM yang akan membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Hal ini menanggapi penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalbar 2018-2023, Senin 16 November 2020.

"Memang benar semua pembangunan daerah baik itu pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi terganggu,  tetapi hendaknya pemerintah daerah baik kabupaten dan kota maupun provinsi punya kiat-kiat yang mumpuni untuk menangani masalah ini," ujarnya

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Subhan Nur Minta Porsi Anggaran untuk Infrastruktur Besar

Dikatakanya Covid -9 sudah dari bulan Maret sampai saat ini yaitu bulan November, hendaknya pemerintah punya cara-cara yamg tepat menanganinya.

Menurutnya anggaran penanganan Covid 19 melalui APBN dan APBD serta pihak-pihak ketiga yang peduli sudah banyak dilakukan tetapi sepertinya belum maksimal dilaksanakan.

Ini dinilainya karena kekurang pedulian masyarakat serta disebabkannya kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Hal lain adalah pemerintah terfokus dengan penanganan covid dan belum maksimal melaksanakan program-program pembangunan yang sudah dibuat dan dianggarkan tahun sebelumnya.

"Para OPD ragu-ragu melakukan pembangunan terutama infrastruktur dan pemberdayaan," ujarnya

Seharusnya OPD tetap melaksanakan program yang dibuat dengan memaksimalkan anggaran yang sudah ada atau dengan melakukan skala prioralitas pembanganan, tidak menunggu perintah.

Selain itu bimbingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga stagnan karena banyaknya kebijakan yang membuat pelaku ekonomi ragu menjalankan bisnisnya atau usahanya.

Dampak dari itu semua yang menyebabkan semua sektor kurang berkembang dan mengalami. Penurunan pertumbuhan.

"Semoga Pemprov jeli dan mampu mengatasi ini semua kalau seluruh OPD serta pelaku bisnis dari yang terbawah sampai tingkat atas mampu menyingkapinya dengan baik dan terencana.

Bantuan kepada UMKM dan kebijakan-kebijakan yang terencana tentu akan mampu meningkat pertumbuhan ekonomi Kalbar," pungkasnya.