TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur meminta agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi konsern dari Gubernur Kalbar.

Hal ini diungkapkan legislator asal Sambas ini usai mengikuti Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 melalui video conference, Jumat 13 November 2020.

"Banyak jalan provinsi rusak yang berkaitan dengan ekonomi, target capaian banyak tidak tercapai, kan salah satu janji Gubernur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan provinsi," kata Subhan Nur.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Jalan Diminta Jadi Prioritas pada 2021

"Pengalokasian untuk infrastruktur tidak sesuai dengan target, hampir semua keluhan masyarakat tentang infrastruktur jalan provinsi dan ini harus menjadi atensi Gubernur dalam revisi RPJMD," terangnya.

"Jika Gubernur serius keberpihakan anggaran kepada infrastruktur khususnya jalan semestinya porsinya juga lebih besar," timpal Subhan.

Selain itu dikatakannya sinergisitas perencanaan pembangunan antara tingkat provinsi dan kabupaten kota harus terjalin dengan baik.

"Aspek perencanaan antara Kabupaten dan Provinsi juga harus matching. Misalnya untuk Jalan Sungai Raya Dalam, saat DPRD kunjungan kerja, Bappeda Kubu Raya mengeluhkan Jalan Sungai Raya Dalam pada perencanaan Kubu Raya harus fungsional sampai ke Kawasan Punggur, namun perencanaan provinsi ialah melebarkan jalan. Masalah ini juga harus jadi atensi Gubernur, dari aspek perencanaan harus dimatangkan," terangnya.

Contoh lainnya, dipaparkan Subhan ialah jalan mantap LPB atau Lapisan Pondasi Agregat, namun akan jadi masalah jika dalam waktu sepekan pasir dan batu akan bolong karena tingginya volume kendaraan yang berlalu lintas, dan ini, kata dia, terjadi di Jalan Teluk Kalong-Merbau Sambas.

"Termasuk juga beberapa jembatan yang roboh, ini harus menjadi atensi Gubernur untuk memperbaiki badan perencanaan di Kalbar. Termasuk janji politik untuk pembangunan RS Soedarso yang mestinya sudah bisa dioperasionalkan," katanya.

Dikatakan politisi NasDem ini, Pelayanan dasar wajib masyarakat khususnya bidang infrastruktur juga mesti menjadi prioritas dan bukan pilihan.

Begitu juga dengan penanganan covid 19, lanjut Subhan, harus jadi bahan evaluasi Gubernur dalam rangka target pencapaian janji politik yang tertuang dalam RPJMD.