Breaking News:

Pimpinan DPRD Kalbar Ungkap Progres APBD 2021

Untuk itu dikatakannya Banggar sudah mengkaji dan mendalami, dan masih dalam proses pembahasan.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengungkapkan jika untuk APBD 2021 masih terus dilakukan pembahasan.

"APBD tahun 2021 sedang dibahas oleh Banggar DPRD, sampai saat ini sudah empat kali pembahasan melalui rapat kerja Banggar dengan tim anggaran Pemda," katanya, Senin 9 November 2020.

"Direncanakan dalam lima kali pertemuan kami masih fokus pada pembahasan dalam rangka optimalisasi sektor pendapatan, dalam hal ini kita melihat sektor pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, PAD dan lain sebagainya," tambahnya.

Dijelaskan Suriansyah, ada beberapa jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar motor, balik nama kendaraan motor yang menjadi sorotan dari Banggar karena dianggap masih dapat ditingkatkan dari apa yang direncanakan Pemprov.

Baca juga: Hadiri Reses Anggota DPRD Kalbar, Warga Desa Serumpun Buluh Sambas Damba Peningkatan Jalan Poros

Untuk itu dikatakannya Banggar sudah mengkaji dan mendalami, dan masih dalam proses pembahasan.

"Semoga dengan pembahasan pendapatan ini sektor pendapatan yang selama ini belum optimal dapat dioptimalkan," jelasnya.

Dipaparkannya, ada potensi pendapatan yang belum diperhitungkan didalam penyusunan APBD 2021 satu di antara potensi pendapatan yang bersumber dari Pelabuhan Samudra di Kijing Mempawah. 

Pelabuahn tersebut, diungkapnya tentu menjadi sumber pendapatan baru nantinya, tapi, kata Suriansyah dalam APBD ini belum bisa diprediksi karena masih mempelajari aturan yang berlaku dan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat.

"Dari Pelabuhan Samudra Kijing kita berharap kita mendapatkan beberapa pajak," bebernya.

Lebih lanjut dikatakannya pembahasan APBD masih akan berlanjut dengan pembahasan sektor belanja dan pembiayaan.

Kedua sektor ini memang masih perlu pendalaman yang sangat intens sehingga bisa dihasilkan APBD yang baik tentunya.

Beberapa fokus APBD ini, diungkapkannya terutama pada sektor infrastruktur 25 persen, pendidikan 20 persen, dan sektor kesehatan 10 persen, sedangkan untuk pembiayaan pihaknya mempertimbangkan untuk penyertaan modal untuk pada beberapa BUMD.

"Rencana pengesahan APBD pada 22 November, semoga bisa tercapai, tapi kalaupun tidak kami pastikan pembahasan APBD tidak akan lebih lambat dari 30 november sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kita harapkan APBD kita siap satu bulan sebelum pelaksanaan APBD 2021," pungkasnya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved