Breaking News:

ASN Kembali Diingatkan Tak Berpolitik Praktis Pada Pilkada

Sekda meminta, ASN wajib mensukseskan Pilkada di Kapuas Hulu, dengan mengajak masyarakat, agar tidak golput, dan selalu menjaga keamanan dan ketertiba

TRIBUN PONTIANAK/ Sahirul Hakim
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini terus mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), agar tidak mengikuti politik praktis dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Jagalah netralitas ASN jangan sampai melanggar kode etik sebagai ASN. Dimana aturan perundang-undangan sudah jelas ASN tidak boleh berpolitik praktis," ujarnya, Minggu 8 November 2020.

Sekda meminta, ASN wajib mensukseskan Pilkada di Kapuas Hulu, dengan mengajak masyarakat, agar tidak golput, dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.

"Marilah kita sama-sama mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita bersyukur selama ini Pilkada Kapuas Hulu aman terkendali, tapi harus tetap waspada terkait hal - hal yang tidak kita inginkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Sarbani juga menegaskan, ASN agar tetap menjaga netralitas, sesuai ketentuan yang mengikat bagi ASN tidak berpolitik praktis dalam Pemilu atau Pilkada.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak Polres Kapuas Hulu Gencar Laksanakan Tatap Muka

"Kami akan tetap memantau komitmen netralitas ASN. Kalau ketahuan ikut politik praktis akan ada sanksi, setidaknya secara tertulis. Bahkan sudah ada di kabupaten lain, bentuknya berupa pemecatan," ujarnya.

Sarbani menilai, memang ada potensi kesalah pahaman dalam hal netralitas ASN ini. Konteksnya ASN yang ditugaskan di Bawaslu atau KPU. Kedua lembaga itu terkait dengan aktifitas Pilkada, bila ASN yang ditugaskan disana terlibat dalam satu kegiatan yang ada dihadiri partai.

"Ini mungkin yang dapat membuat beberapa pihak salah paham, namun posisi mereka tetap netral. Sehingga perlu diluruskan, tetap yang namanya ASN wajib menjaga netralitas dalam Pemilu atau Pilkada," ungkapnya. (*)

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved