APBD di Tengah Covid-19, Galih Sarankan Pemerintah Fokus Inovasi dan Pemulihan Ekonomi
Satu diantaranya adalah inovasi dalam pemenuhan pelayanan dasar yang kedepan bisa berbasis digital dan elektronik, hingga fokus kepada pemulihan ekono
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pegiat Sosial dan Enterpreneur di Kabupaten Sambas, Galih Usmawan mengatakan untuk Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) 2021, ia menginginkan Pemerintah fokus kepada beberapa hal.
Satu diantaranya adalah inovasi dalam pemenuhan pelayanan dasar yang kedepan bisa berbasis digital dan elektronik, hingga fokus kepada pemulihan ekonomi masyarakat, yang memang terguncang karena Pandemik Covid-19.
"Untuk RAPBD 2021 ini, di dalam Permendagri sudah dijelaskan di situ ada norma-norma yang harus ditaati. Tapi saya konsen ke soal pemulihan ekonomi karena memang akibat Covid-19 ini menghantam struktur perekonomian kita," ujarnya, Rabu 4 November 2020.
"Karenanya saya sarankan bahwa skenario APBD 2021 Kabupaten Sambas itu, satu tetap fokus pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Kedua yang terpenting adalah pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Kata dia, pemulihan sektor fundamental pada perekonomian ini penting karena berkaitan dengan banyak hal, termasuk kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
"Ini terkait dengan menjaga stabilitas harga kemudian stimulus terhadap UMKM. Karena itu sektor perekonomian nasional maupun daerah," tuturnya.
"Dan kemudian kalau bisa melakukan sebuah inovasi. Memberikan semacam insentif bagi pajak kendaraan bermotor karena ini juga penyumbang PAD," bebernya.
Baca juga: Pjs Bupati: Kita Tetap Berkomitmen Membangun Kabupaten Sambas
Pada sektor pelayanan publik, ia berharap pemerintah Kabupaten Sambas bisa terus berinovasi dan bisa beralih pada pelayanan berbasis digital.
"Selain itu inovasi terhadap pelayanan publik juga harus ada, karena sejak Covid-19. Pemerintah harus membiasakan mentradisikan hal-hal yang sudah ketinggalan itu di perbarui dan berinovasi," bebernya.
"Dan itu harus memang ditinggalkan. Kita harus berlatih dengan berinovasi dengan pelayanan berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, karena memang hal itu sudah menjadi keniscayaan," tegasnya.
Disampaikan oleh lulusan Universitas Tanjungpura (Untan) ini, Pemerintah Daerah jangan hanya berdiam diri, dengan tidak mau beralih kepada pelayanan berbasis digital.
"Peningkatan ini harus, karena tidak mungkin masyarakat kita harus ujug-ujug mengurus administrasi kependudukan ke kantor di Kabupaten. Lalu kembali lagi ke daerah domisili asal, dan begitu terus. Karenanya, banyak hal yang bisa dilakukan dengan inovasi pelayanan publik," tutupnya. (*)
