Fadli Zon Ajak Boikot Produk Perancis, Macron Contoh Pemimpin Negara Diskriminatif dan Rasis
Hal itu setelah Macron berjanji memerangi kelompok radikal Islam setelah pemenggalan guru sejarah pada 16 Oktober 2020 lalu.
lihat foto
Produk-produk Prancis diturunkan dari beberapa rak supermarket di Yordania, Qatar, dan Kuwait pada hari Minggu. Produk kecantikan dan perawatan rambut buatan Prancis, misalnya, tidak lagi dipajang.
Di Kuwait, serikat pengecer besar telah memerintahkan pemboikotan barang-barang Prancis.
Serikat Masyarakat Koperasi Konsumen, yang merupakan serikat non-pemerintah, mengatakan telah mengeluarkan arahan sebagai tanggapan atas "penghinaan berulang" terhadap Nabi Muhammad.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis mengakui langkah tersebut.
Ia menulis: "Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, beserta semua serangan terhadap negara kami, yang didorong oleh kelompok minoritas radikal."
Seruan boikot terhadap produk Prancis telah tersebar lewat dunia maya di negara-negara Arab.
Di dunia maya, seruan untuk boikot serupa di negara-negara Arab lainnya, seperti Arab Saudi, telah beredar.
Tagar yang menyerukan boikot jaringan supermarket Prancis, Carrefour, adalah topik paling tren kedua di Arab Saudi, ekonomi terbesar di dunia Arab.
Sementara itu, unjuk rasa anti-Prancis berskala kecil digelar di Libia, Gaza, dan Suriah utara, tempat yang dikuasai milisi yang didukung Turki.
Mengapa Prancis terlibat dalam perselisihan ini?
Pembelaan keras Macron terhadap sekularisme Prancis dan kritik terhadap Islam radikal menyusul pembunuhan Paty telah membuat marah beberapa sosok di dunia Muslim.
Presiden Erdogan bertanya dalam pidatonya: "Apa masalah individu bernama Macron dengan Islam dan Muslim?"
Sementara pemimpin Pakistan, Imran Khan menuduh sang pemimpin Prancis "menyerang Islam, jelas tanpa memahami apapun tentangnya".
"Presiden Macron telah menyerang dan melukai sentimen jutaan Muslim di Eropa dan di seluruh dunia," katanya dalam sebuah twit.
Awal bulan ini, sebelum pembunuhan sang guru, Macron mengumumkan rencana undang-undang yang lebih ketat untuk mengatasi hal yang ia sebut "separatisme Islam" di Prancis.
