Syarif Amin Pastikan Pemekaran Desa di Kalbar Terus Berjalan

Hanya kendala kita sekarang ada sistem yang baru dengan terbitnya Permendagri nomor 70 dan 90 yang mana banyak jalan lingkungan pindah ke kabupaten

TRIBUN PONTIANAK/ FILE
Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2019-2024, Syarif Amin Muhammad 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad memastikan jika pemekaran desa yang ada di Kalbar akan terus berjalan.

Walaupun memang, dikatakan koordinator komisi I DPRD Provinsi Kalbar ini, jika pemekaran memang sedikit terkendala dimasa covid-19.

"Pemekaran Desa di Kalbar sudah berjalan sebagaimana mestinya, cuma memang kendalanya covid-19 kita tidak bisa langsung mantau ke Kementrian, tinggal menunggu SK dari Kementrian juga," kata Syarif Amin, Jumat 23 Oktober 2020.

Baca juga: Komisi A DPRD Landak Bahas Pemekaran Desa Bersama DPMPD Landak

Syarif Amin mencontohkan, seperti di Kubu Raya, dari beberapa desa dan kecamatan yang diusulkan, karena ada masalah sedikit atau miskom antara kabupaten dan provinsi sehingga ditunda SK dari Kementriannya, namun kedepan ia meyakini akan segera selesai untuk pemekaran desa yang diusulkan.

"Kita juga ingin inisiatif dari desa yang penduduknya besar memekarkan desanya untuk bisa menyerap anggaran yang memang sangat dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur hingga meningkatkan potensi perekonomian," katanya.

Sy Amin pun menerangkan jika masyarakat tak perlu khawatir jika desa telah dimekarkan namun belum mendapat nomor desa, hal ini karena ADD tetap berjalan sebelum desa mekar, akan disesuaikan jumlah penduduk dan wilayahnya.

Tinggal bagaimana, kata dia, kebijaksanaan kepala desa yang lama atau induk untuk membagikan sesuai presentase jumlah penduduk dan wilayahnya karena masih tanggung jawab mereka atau desa induk.

"Hanya kendala kita sekarang ada sistem yang baru dengan terbitnya Permendagri nomor 70 dan 90 yang mana banyak jalan lingkungan pindah ke kabupaten di Kalbar, namun kami sudah komunikasi dengan Bappeda dan BKD untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak terjadi miskom dengan sistem baru tersebut," kata Sy Amin.

Lebih lanjut, Sy Amin pun mengapresiasi adanya peningkatan yang signifikan dari status desa tertinggal menjadi desa maju, desa berkembang hingga mandiri.

"Kita apresiasi, dan semoga kedepan terus bertambah," kata politisi NasDem ini.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved