Breaking News:

Perbedaan Pendapat Fraksi di DPRD Kalbar, Ada yang Minta Aset Diamankan dan Usul Aset Dilelang

Juru bicara Fraksi NasDem, Sudiantono saat membacakan pandangan umum fraksi menegaskan jika Fraksi Partai NasDem memberikan masukan perlu dilakukan pe

TRIBUN PONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Suasana pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota penjelasan Gubernur Kalbar untuk RAPBD 2021 di Gedung Balairungsari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin 12 Oktober 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perbedaan pandangan umum fraksi terkait aset Kalbar terungkap disaat rapat paripurna DPRD Provinsi Kalbar ke-35 masa persidangan kesatu pada hari ini, Rabu, 14 Oktober 2020.

Fraksi Partai NasDem memandang agar aset-aset di Kalbar supaya diamankan sehingga tidak kehilangan aset. Namun pandangan berbeda diungkapkan oleh Fraksi PKB dan Fraksi Partai Gerindra.

Juru bicara Fraksi NasDem, Sudiantono saat membacakan pandangan umum fraksi menegaskan jika Fraksi Partai NasDem memberikan masukan perlu dilakukan pengaman aset milik Pemprov, khususnya lahan yang tidak atau belum ada bangunan.

"Diperlukan pemagaran yang memadai agar Pemprov tidak kehilangan aset yang dimilikinya," katanya.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Gerindra, Sy Ishak Ali Almutahar menilai agar aset yang tidak mempunyai asas manfaat agar dilelang.

Baca juga: Seluruh Fraksi di DPRD Kalbar Sepakat Minta Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Diutamakan

"Fraksi Partai Gerindra mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar segera menginventarisasi aset – aset serta asset yang tidak mempunyai asas manfaat lebih baik di lelang saja guna menghemat penganggaran pemeliharaannya," katanya.

Senada juga dipaparkan oleh Fraksi PKB yang merupakan fraksi gabungan dari PKB, Hanura, PKPI dan Perindo.

Sebelumnya dikatakan juru bicara Fraksi PKB, H Irsan pihaknya mengusulkan beberapa aset yang sudah diinventarisasi disetiap Kabupaten Kota untuk dilakukan penataan ulang terutama aset Tanah yang harus dilakukan balik batas yang bekerja sama dengan BPN setempat.

Sebab, kata dia, dibeberapa Kabupaten Kota masih ada aset tanah yang didirikan bangunan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak dan beberapa kabupaten kota lainnya.

"Diminta kepada Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap aset-aset tanah dan bangunan yang tidak difungsikan dan dimanfaatkan sebaiknya segera dilakukan pelelangan untuk pembangunan di segala sektor, agar tidak menjadi beban Pemeliharaan kedepannya," pungkasnya. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved