Breaking News:

Selain Infrastruktur, Fraksi PKB Minta Pemprov Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

Hal ini dikatakan Juru bicara Fraksi PKB, H Irsan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalbar ke-35 masa persidangan kesatu pada hari ini, Rabu, 14 Okto

TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Juru bicara Fraksi PKB, H Irsan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fraksi PKB yang merupakan fraksi gabungan dari PKB, Hanura, PKPI dan Perindo meminta Pemprov agar selain memperhatikan pembangunan infrastruktur di APBD 2021 juga dapat mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini dikatakan Juru bicara Fraksi PKB, H Irsan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalbar ke-35 masa persidangan kesatu pada hari ini, Rabu, 14 Oktober 2020.

"Fraksi PKB menyambut baik atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2021. Rancangan Perda ini sudah seharusnya mengatur secara komplit tentang pengelolaan keuangan daerah di Tahun 2021 guna mewujudkan suatu proses pembangunan daerah yang diharapkan lebih baik ke depan," katamya.

Mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan daerah, dikatakan dia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya harus serius dan dapat mengimplementasikan kinerja yang handal dalam mengelola keuangan APBD 2021 secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Baca juga: Fraksi PKS-PPP Minta Aspirasi Masyarakat yang Ditampung Dewan Dapat Diakomodir Gubernur

Berkenaan dengan masih banyaknya infrastruktur Provinsi yang masih perlu penanganan cepat, Fraksi PKB berharap agar Pemprov dapat semaksimal mungkin dapat melakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut, namun tentunya juga tidak melupakan aspek perencanaan yang matang dan dilakukan kajian Teknis sehingga pembangunan yang dihasilkan depat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Fraksi PKB mengusulkan beberapa Aset yang sudah diinventarisasi disetiap Kabupaten Kota untuk dilakukan penataan Ulang terutama aset Tanah yang harus dilakukan balek batas yang bekerja sama dengan BPN setempat sebab dibeberapa Kabupaten Kota masih ada aset Tanah yang didirikan bangunan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Beberapa kabupaten seperti kabupaten Sanggau, Kota Pontianak dan beberapa kabupaten kota lainnya.

Diminta kepada Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap aset-aset tanah dan bangunan yang tidak difungsikan dan dimanfaatkan sebaiknya segera dilakukan pelelangan untuk pembangunan di segala sektor, agar tidak menjadi beban Pemeliharaan kedepannya.

Termasuk, mengusulkan Pembangunan UPT PPD Kabupaten mempawah dan Pembangunan Pagar UPT PPD kabupaten Sanggau untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, karena saat ini kondisinya memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera menyelesaikan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Korek, dimana pengerjaannya yang sempat terhenti, karena jembatan tersebut adalah akses yang dilewati oleh masyarakat dari beberapa Desa untuk membawa hasil Pertanian dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya.

Kemudian, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat melalui balai Besar Pelaksana jalan Nasional terkait perbaikan jalan Trans Kalimantan yang Kondisinya banyak berlobang sehingga banyak terjadi kecelakaan yang selama ini hanya dilakukan tambal sulam yang perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

H Irsan pun mengatakan perlu adanya optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari sector PKB, BBNKB, PAP,PBBKB dan Pajak Rokok dimana dari sektor ini sangat diharapkan peningkatan realisasi dari Target yang telah ditetapkan.

"Perlu adanya kerjasama dengan pemerintah kabupaten /kota dalam bentuk tim terpadu intensifikasi pajak daerah terutama untuk pemungutan PKB melalui kerja sama bantuan personil untuk pelaksanaan razia kendaraan bermotor dan bantuan personil untuk mendukung pendataan dan penagihan PAP," jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun berharap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Tentang APBD 2021 ini harus dilakukan secara maksimal sehingga akan dihasilkan APBD 2021 yang benar-benar berkualitas.

Hendaknya Perda APBD 2021 yang bakal dihasilkan kelak benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan tarap hidup serta kesejahteraan masyarakat secara cepat, adil dan berkualitas.

"Mengingat pentingnya Perda Tentang APBD 2021 ini, untuk itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan sepenuh hati menyetunui Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2021 ini untuk di bahas bersama antara Pemprop Kalbar dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved