Bawa 1.000 Kayu Olahan Tanpa Dokumen, Pria Asal Kubu Raya Ditangkap Ditpolairud Polda Kalbar

Saat di periksa petugas, ternyata SM pun tak mampu menunjukkan legalitas dari kayu olahan yang dibawanya

Penulis: Ferryanto | Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ FERRYANTO
Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kalbar saat tunjukan 1.000 Batang Kayu Tanpa Dokument yang di amankan dari warga Kubu Raya, Kalbar. Rabu 14 Oktober 2020. 

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Ditpolairud Polda Kalbar mengamankan 1.000 batang kayu olahan tanpa dokumen dari warga kabupaten Kubu Raya berinisial SM (38), Jumat 9 Oktober 2020.

SM diamankan Petugas kepolisian saat membawa kayu - kayu tersebut dengan kapal motornya di wilayah perairan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Kanit Lidik Subdit Gakum Ditpolairud Polda Kalbar Iptu Jumari saat ditemui di Mako Ditpolairud Polda Kalbar mengatakan penangkapan ini bermula berdasarkan informasi dari masyarakat. 

"Informasi dari masyarakat bahwa ada kapal bermuatan kayu olahan dari Terentang tujuan kecamatan Sungai Raya,"ujar Jumari, abu 14 Oktober 2020.

Baca juga: Tersus Tanpa Izin Belum Dibongkar, Ini Pernyataan Kasat Pol PP Ketapang Muslimin

Berdasarkan informasi tersebut, petugas pun melakukan pemantauan, dan benar, pada Kamis 9 Oktober sekira pukul 21.30 WIB petugas mendapati sebuah kapal motor dengan ciri - ciri yang di sesuai dengan informasi masyarakat di Perairan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Saat di periksa petugas, ternyata SM pun tak mampu menunjukkan legalitas dari kayu olahan yang dibawanya.

Atas hal tersebut, petugas langsung mengamankan SM beserta Kapal yang mengangkut kayunya ke Mako Ditpolairud Polda Kalbar.

"Saat ini kita masih mendalami bakal dibawa kemana kayu - kayu ini,  serta berasal dari hutan wilayah mana, yang jelasbkayu - kayu tersebut saat dibawa tanpa dilengkapi dokument yang sah,"jelasnya.

Atas perbuatannya membawa kayu olahan tanpa legalitas, SM akan di kenai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e undang undang RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun, dan denda hingga 500 juta rupiah.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved