Breaking News:

Sunaryo: ASN Terlibat Politik Praktis, Terancam Dipecat

Kata dia, meski ini bukan yang pertama kali pilkada dilaksanakan di Sambas, tapi netralitas ASN selalu menjadi sorotan setiap pelaksanaan pilkada.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/M Wawan Gunawan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas, menggelar kegiatan sosialisasi pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas tahun 2020, di Hotel Pantura Jaya, Rabu 13 Oktober 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Sunaryo mengatakan pilkada Sambas merupakan ujian bagi netralitas ASN.

Kata dia, meski ini bukan yang pertama kali pilkada dilaksanakan di Sambas, tapi netralitas ASN selalu menjadi sorotan setiap pelaksanaan pilkada.

"Sambas sudah lima kali melaksanakan Pemilukada, pada 2001 bupati dan wabup dipilih oleh DPRD yang mana terpilih bapak Burhanuddin dan bapak Prabasa sebagai Bupati dan Wakil Bupati," ujarnya, Selasa 13 Oktober 2020.

"Lalu di 2006 Pilkada dipilih oleh rakyat dimenangkan oleh Bapak Burhanudin dan Ibu Juliarti, kemudian 2011 pemilu dimenangkan Ibu Juliarti dan Bapak Pabali Musa. Dan terakhir 2016 dimenangkan oleh Bapak Atbah dan Ibu Hairiah yang sekarang berstatus Petahana," sambungnya.

Kata dia, jika terbukti sekarang ASN tidak netral saat pilkada. Ada sanksi berat yang menunggu seorang ASN yang terlibat politik praktis.

Dijelaskan dia, sanksinya bisa sampai pemecatan dari institusi ASN itu sendiri.

Baca juga: Bawaslu Sambas Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pilkada Serentak

"Ada sanksi yang berat apabila PNS menjadi pengurus Partai Politik, atau terlibat politik praktis, ini berbeda dengan sebelum era reformasi yang mana ASN diperbolehkan," katanya.

"Dan jika mereka menjadi anggota parpol maka sanksinya dipecat secara tidak hormat," tegasnya.

Walaupun negara menjamin hak warganya untuk terlibat dalam politik, untuk memilih dan dipilih.

Akan tetapi, bagi seorang ASN diharuskan mengundurkan diri jika memang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, atau calon legislatif.

"Kemudian pejabat atau pimpinan tinggi madya apabila mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, maka harus mengundurkan diri, ini terjadi di Kabupaten Sambas dimana terdapat tiga ASN yang telah mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas," jelasnya.

"Dan ada beberapa hal dan tindakan yang harus kami lakukan apabila mendapati ada ASN yang terlibat dalam politik praktis, yang pertama berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN, lalu memberikan sanksi," tegasnya.

Karenanya kata dia, mengingat Pilkada Sambas diikuti oleh Petahana dan tiga mantan ASN. Maka larangan untuk menggunakan fasilitas negara selalu diingatkan.

"Lalu guna menegakkan larangan penggunaan fasilitas pemda untuk kepentingan kampanye. Kita juga menyebarluaskan aturan terkait netralitas ASN, bahkan di medsos me-Like postingan politik atau kampanye pemilu saja tidak boleh, apalagi berkampanye atau menyatakan dukungan," tutupnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved