Aswandi: Kalbar Berada di Posisi ke Enam Buta Aksara Tertinggi
Jadi di Kalbar masih 3,81 persen buta aksara . Jadi masuk 6 provinsi yang buta aksaranya tinggi.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Pendidikan Provinsi Kalbar , Dr Aswandi mengatakan bahwa Kalbar termasuk 6 Provinsi di Indonesia dalam kategori masyarakatnya masih tinggi buta aksara.
Hasil Susenas BPS 2019 menyebutkan terdapat enam provinsi yang memiliki tingkat buta aksara yang tinggi .
Persentase penduduk buta aksara di Papua masih tertinggi mencapai 21,9 persen.
Disusul NTB 7,46 persen, NTT 4,24 persen, Sulawesi Selatan 4,22 persen , Sulawesi Barat 3,98 persen dan Kalbar 3,81 persen.
“Jadi di Kalbar masih 3,81 persen buta aksara . Jadi masuk 6 provinsi yang buta aksaranya tinggi. Saya heran kenapa karena data ini sejak 20 tahun lalu seperti ini. Jadi menunjukan bahwa kita tidak ada kemajuan dan belum berhasil ,” ujar Aswandi, Jumat (11/9/2020).
• Brigadir Indra Buka Kelas Baru Demi Berantas Buta Aksara di Sintang
Ia mengatakan pada jaman dulu belum ada yang namanya handpone . Namun sekarang bahkan sampai kalangan orang tua sudah sangat biasa memegang Handpone. Sebenarnya handpone bisa menjadi media yang digunakan untuk melek aksara.
“Walaupun literasi membaca tidak bagus tapi membaca sudah mudah dilakukan di era teknologi melalui handpone,” ujar Aswandi.
Ia mengatakan artinya peluang untuk menurunkan angka buta aksara lebih mudah karena adanya media teknologi yang canggih seperti menggunakan handpone. Tapi faktnya tidak berubah setelah 20 tahun belakangan ini.
“Kadang saya pikir apa benar data ini karena ini laporan resmi pemerintah , bahkan kalimantan lain tidak masuk dalam 6 besar itu.Kalau seperti itu berarti ada yang keliru dan bisa jadi belum serius mengurus buta aksara ,” jelasnya.
Ia mengatakan Gerakan pemberatas buta aksara masih tergantung kepada pemerintah bahkan tidak jarang mengharapkan dana dari pemerintah.
Ia melihat bahwa Pemda belum serius dalam menangani buta aksara karena data masih juga sama, akibatnya seperti sekarang cukup memalukan dan memprihatikan .
“Bahkan Kalimantan lain sudah hampir tuntas yang dulu di bawah kita kini sudah diatas kita lebih maju,” ujarnya.
• Terima Bantuan CSR untuk Pendidikan di Kapuas Hulu, Ini Harapan Bupati Nasir
Berangkat dari ketidak seriusan akibatnya tidak dianggarkan besar dalam APBD . Padahal kewajiban sudah dibagi sekian persen.
Mestinya Pemerintah kalau mau meningkatkan Sumber Daya Manusia dan IPM seperti di gaungkan Gubernur Kalbar. Jangan lupa bahwa buta aksara juga menjadi indikator dan menjadi alat ukur.
“Seharusnya pemerintah juga melihat kesitu . Selama ini pemerintah hanya meningkatkan angka partisipasi kasar saja . Bagaimana anak ini sekolah tapi buta aksara juga harus diperhatikan,” jelasnya.
