Breaking News:

Gubernur Sutarmidji Minta Kementrian dan BRG Evaluasi Penanganan Gambut Secara Total

Ia mengatakan hanya masalah lahan gambut ketika terjadi kebakaran untuk memadamkannya agak sulit kecuali walaupun menggunakan teknologi juga susah han

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Sutarmidji saat mengikuti kegiatan Seminar Virtual Ngopini hutan belajar dari kebakaran 20 tahun terakhir, di Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji melihat penanganan gambut harus dievaluasi secara total oleh Kementerian, termasuk oleh Badan Restorasi Gambut. Sebab kebakaran banyak terjadi di lahan gambut yang susah untuk di padamkan.

Dalam kegiatan Seminar Virtual Ngopini hutan belajar dari kebakaran 20 tahun terakhir. Gubernur Sutarmidji menyampaikan kebakaran selama ini memang lebih banyak di lahan gambut. Tidak menutup kemungkinan banyak juga di lahan-lahan mineral.

Ia mengatakan hanya masalah lahan gambut ketika terjadi kebakaran untuk memadamkannya agak sulit kecuali walaupun menggunakan teknologi juga susah hanya hujan yang bisa memadamkan api.

Sehingga tata keolalanya ke depan harus diatur dengan baik. Dalam hal ini masyarakat juga harus dilibatkan.

“Kita sudah ada Indeks Desa Membangun di situ dikategorikan ada indeks kekuatan ekonomi, lingkungan dan sosial. Tiga kategori ini kalau sudah ditangani dengan 54 indikatornya itu tidak ada lagi kebakaran lahan,” ujarnya usai mengikuti kegiatan Ngopini Hutan di DAR , Kantor Gubernur , Selasa (8/9/2020).

Ia menjelaskan ketika status desa menjadi Desa Mandiri tidak boleh ada kebakaran lahan di daerah tersebut . Jadi harus tahu bagaimana mengelola dan sebagainya.

“Selama ini tidak ada konsep yang bagus. kebakaran sering terjadi di status desa tertinggal dan sangat tertinggal,” ucapnya.

Sutarmidji Beri Waktu Minggu Kedua September Daerah Wajib Kirim 200 Sampel Swab

Selain itu kebakaran juga sering terjadi di area perkebunan sawit. Seperti tahun lalu ada 127 titik api kebakaran yang terjadi ada di perkebunan.

“Ini juga harus ditindak, masyarakat jangan dikejar-kejar, bagus diiatur, tidak mungkin kita melarang mereka membakar lahan, karena kita belum bisa menyediakan intensifikasi dan sebagainya dalam pengolahan lahan, “ jelasnya.

Ia mengatakan maksimal lahan yang boleh dibakar adalah 2 hektare akan disiapkan. Dikatakannya sekitar 13 ribu hektare dibuatkan surat walaupun dalam bentuk SKT.

“Kita buatkan sertifikat, jadi lahannya sudah tahu kalau lewat di situ akan sanksi hukum adat, karena membakar lahan di luar area dia dan terkena lahan orang. Bagus ini juga diatur, pasti mereka akan menjaga,” pungkasnya. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved