Cara Mahfud MD Jawab Komentar Haters Soal Pertemuan dengan Haikal Hassan

Dalam cuitannya, Mahfud MD mengatakan, terasa asyik berdiskusi di pagi akhir pekan bersama Ustadz Haikal Hassan.

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
Twitter.com/Mahfud MD
Suasana pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dan Haikal Hassan, Sabtu (5/9/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menko Polhukam, Mahfud MD berkesempatan bersilaturahmi dengan Haikal Hassan.

Momen silaturahmi antara Mahfud MD dengan Haikal Hassal dibagikan Mahfud melalui akun Twitter miliknya, Sabtu (5/9/2020).

Dalam cuitannya, Mahfud MD mengatakan, terasa asyik berdiskusi di pagi akhir pekan bersama Ustadz Haikal Hassan.

"Sepanjang sama-sama berniat baik utk kebaikan masyarakat meskipun pilihan jalannya berbeda maka persahabatan alias ukhuwwah hrs tetap dipelihara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Syukron ala ziyaratikum," tulis Mahfud MD.

Cuitan Mahfud MD ini mendapat banyak tanggapan netizen, baik positif maupun bernada negatif.

Satu di antaranya seperti yang disampaikan pemilik akun @antontanjaya15 yang menyatakan Mahfud MD rugi meladeni Haikal Hassan yang tidak selevel.

Cara Aktivasi Kuota Belajar Byu 10 GB Rp10 , Daftar Aplikasi Belajar Bisa Akses Kuota Belajar By.u

"Rugi prof.meladeni dia ga level blas," tulisnya.

Mendapat komentar seperti itu, Mahfud MD langsung menyampaikan tanggapannya.

"Eh, level saja lah. Kami belajar pada tokoh2 aswaja NU. Kami ada di ruang kerja yg, insyaallah, steril dan kami melepas masker hanya saat difoto. Tetaplah pakai masker, cuci tangan dgn sabun, dan jaga jarak," tulis Mahfud MD.

Komentar bernada tak hanya satu kali disampaikan netizen.

Ada yang bahkan menyatakan bahwa kedatangan Haikal Hassan menemui Mahfud adalah bentuk cari muka.

"Cari muka biar gak diseret ke ranah hukum," tulis akun @arjainal21.

Mahfud MD lagi-lagi menyampaikan tanggapan atas komentat tersebut.

Namun kali ini, Mahfud MD justru membahas soal lukisan yang ada di ruang kerja tempat pertemuannya dengan Haikal Hassan.

"Yg bersama Gus Dur itu lukisan karya Nabila (muslimah alumni ITS Surabaya dan lulusan al-Azhar Mesir, sekarang tinggal di Surabaya); yang close up sendirian dan yang bersama Presiden dan 4 Menko itu lukisan karya Djoko Susilo (sekarang tinggal di Purworedjo)," tulis Mahfud MD.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan bahwa dirinya aktif silaturrahim dan punya hubungan baik dengan mereka yang "dianggap kritis".

"Misal dgn Rizal Ramli, Syukri Fadholi, Kyai Muyyidin MUI, Busyro Muqoddas, Gatot Nurmantyo, dan yg lain2. Memangnya mengapa? Selama kita sama2 tak punya niat jahat maka mudah bagi kita utk bersahabat," ungkapnya.

Tanggapi Polemik

Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi polemik politik dinasti yang mungkin terjadi di Pilkada Serentak 2020.

Menurut Mahfud MD, tak ada hukum yang mengatur seorang kerabat pejabat publik tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah.

Mahfud MD menyebut, fenomena praktik politik dinasti maupun nepotisme, tidak bisa dihindari, termasuk dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat webinar bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9/2020).

"Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme."

"Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi seseorang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," papar Mahfud MD.

Bahkan, Mahfud MD mengatakan aturan tersebut juga berlaku di seluruh dunia.

Hingga saat ini, kata Mahfud MD, belum ada negara yang mengatur larangan praktik kekerabatan dalam politik.

Mahfud MD pun berpandangan, praktik politik nepotisme tidak melulu bertujuan buruk.

Ia lantas mencontohkan pemilihan kepala daerah di Bangkalan, Madura, yang diisi oleh pertarungan kakak dan adik.

"Dulu di suatu kabupaten di Bangkalang, pernah orang berteriak, 'saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik."

"Karena itu jangan dituduh saya nepotis, tapi karena kakak saya tidak baik'," beber Mahfud MD.

"Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek," sambungnya.

Mahfud MD pun memberikan salah satu aturan larangan nepotisme yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda di Indonesia.

Saat itu, kata Mahfud MD, ada aturan keluarga pejabat pemegang suatu proyek tidak boleh ikut terlibat menggarap.

"Itu dulu ada di zaman Belanda, mudah-mudahan nanti di sini ada yang mengusulkan begitu untuk menghindari nepotisme di bidang ekonomi," harap Mahfud MD.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mahfud MD: Tak Ada Hukum Atau Konstitusi yang Bisa Halangi Nepotisme,
Editor: Yaspen Martinus

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved