Breaking News:

Pemkab Kapuas Hulu Upayakan Kratom Bisa Tetap Jadi Usaha Masyarakat

Nasir menjelaskan, untuk menentukan legalitas hukum daun Kratom, butuh waktu lama, karena harus melakukan penelitian dan melibatkan semua pihak.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir saat berfoto bersama dengan pihak BNN, usai membahas masalah daun Kratom, di Ruangan Kerja Bupati Kapuas Hulu, Kamis (13/8/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Menyikapi Daun Kratom (Purik), Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyatakan, kalau pihaknya (Pemuda) sudah berupaya mungkin, supaya daun Kratom bisa tetap menjadi usaha masyarakat.

"Sudah beberapa kali kami melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, dan hasilnya masih tetap membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan legalitas tanaman daun Kratom tersebut," ujarnya, Kamis (13/8/2020).

Nasir menjelaskan, untuk menentukan legalitas hukum daun Kratom, butuh waktu lama, karena harus melakukan penelitian dan melibatkan semua pihak.

"Kami tetap berusaha semaksimal mungkin, sesuai kapasitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, mengundang pihak BNN untuk melihat langsung kelapangan untuk bahan pertimbangan," ucapnya.

BNN Bertemu Dengan Bupati Kapuas Hulu, Ini yang Dibahas

Nasir juga menyambut baik, upaya BNN akan melakukan
pemberdayaan alternatif untuk mendorong komoditi lain agar menjadi peralihan. Kapuas Hulu sendiri memiliki komoditi ubi kayu olahan yang sudah menjadi tepung.

“Kapuas Hulu punya potensi lahan, untuk kebutuhan tepung masih dipasok dari Lampung. Kemungkinan pengolahan ubi kayu atau jagung bisa juga didorong di Kapuas Hulu,” ungkapnya. (*)

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved