Komite IV DPD RI Sukiryanto Dorong Stimulus Ekonomi dari Perdesaan dan Investigasi Masalah Desa
Diharapkan para KPM dapat mempertahankan daya belinya sehingga roda perekonomian tidak terhenti.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mendorong stimulus ekonomi dari pedesaan dan investigasi masalah desa yang belum ter-register.
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menghancurkan perekonomian hampir seluruh negara tidak terkecuali Indonesia.
Sehingga langkah-langkah strategis harus dilakukan guna pemulihan ekonomi.
Untuk itu pemerintah rencananya akan memfokuskan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa di tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi.
"Secara terperinci, fokus dari TKDD pada tahun 2021 meliputi upaya pemulihan ekonomi, sinergo TKDD dan kementerian atau lembaga dalam Human Capital Development dibidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan belanja infrastruktur daerah," kata Sukiryanto, Rabu (29/7/2020).
• Ledakan Bom Tengah Malam di Singkawang Kejutkan Kapolres dan Para Pejabat Utama
Dalam kunjungan kerjanya, Sukiryanto mengelilingi beberapa desa guna memastikan stimulus ekonomi yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini berjalan dan tepat sasaran.
"BLT-DD ini harus tersalurkan dan tepat sasaran, karena ini peredam awal dari dampak pandemi terhadap sektor ekonomi," ujarnya.
"Diharapkan para KPM dapat mempertahankan daya belinya sehingga roda perekonomian tidak terhenti," kata Ketua IKBM Kalbar ini.
• Patroli Wilayah Perairan Polsek Bika Ingatkan Warga Utamakan Keselamatan Diri
Sukiryanto juga menyempatkan untuk mengujungi salah satu dari desa yaitu Ampera Raya yang perangkatnya sudah terbentuk dan berjalan.
Namun terkendala dalam registrasi di Kementerian Dalam Negeri sehingga mereka tidak menerima dana desa.
Hanya ADD dari pemerintah daerah setempat.
"Hal ini harus disikapi dengan bijak dan pemerintah daerah juga harus membantu persoalan ini," tuturnya.
"Untuk itu saya akan mengumpulkan mereka (para desa) untuk menelusuri apa yang terjadi sebenarnya dan juga kepada pemerintah daerahnya, sehingga apa yang menjadi temuan ini dapat menjadi masukan dan poin-poin dalam surat yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri," tutup Sukiryanto. (*)
