HASIL ILC Terbaru ILC Tv One Selasa 28/7, Huzaifa Dadang Beberkan Alasan PGRI Keluar POP Kemendikbud

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terdapat beberafa fakta menarik yang muncul dalam tayangan Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One edisi Selasa 28 Juli 2020. 

Terutama terkait soal polemik program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (POP Kemendikbud). 

Dan soal hengkangnya sejumlah organisasi besar Tanah Air macam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah dari program yang dicanangkan Kemendikbud itu. 

Termasuk pula Persatuan Guru Republik Indonesia alias PGRI, yang turut undur diri dari POP Kemendikbud tersebut. 

• LIVE ILC tvOne: Muhammadiyah, NU, PGRI Mundur! Memprotes Nadiem Makarim Memberi Hibah Konglomerat

Terkait hal itu, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Huzaifa Dadang membeberkannya dalam live Tv One pada program siaran live ILC Tv One dengan tema Nadiem Hibah Konglomerat edisi Selasa (28/07/2020) malam. 

Dalam kesempatan itu, Huzaifa Dadang memaparkan alasan di balik keputusan PGRI menarik diri dan tak ambil bagian dalam pelaksanaan POP Kemendikbud. 

Dua di antara alasan tersebut yakni soal transparansi, dan juga soal pandemi virus Corona Covid-19 di Tanah Air yang memaksa proses belajar mengajar dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. 

Sebut Transparansi Seleksi Tak Jelas, Ketum PGRI Sampai Turun Tangan

Huzaifa Dadang secara lugas menyebut bahwa transparansi dalam proses selesi POP Kemendikbud menjadi persoalan besar.

Menurutnya, proses selesi POP Kemendikbud tidak transparan. 

Padahal, menurutnya PGRI awalnya amat antusias dengan program ini.

Namun di perjalanannya, proses seleksi dengan standar yang tak transparan membuat pihaknya berfikir ulang.  

“Bahkan hampir saja, PGRI di-drop karena dinilai belum memenuhi syarat,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari YouTube ILC Tv One. 

• Judul ILC Malam Ini 28 Juli 2020, Tema ILC Hari Ini Karni Ilyas Kupas NU, Muhammadiyah & PGRI Mundur

Hal itu membuat Ketum PGRI Unifah Rosyidi sampai turun tangan langsung untuk mengkonfirmasi soal kelengkapan syarat tersebut. 

Lantaran itulah, PGRI menurutnya menilai panitia seleksi kurang transparan dalam penentuan kriteria penerima dana hibah.