Breaking News:

Persatuan Peladang Tradisional Kalbar Terbitkan Maklumat Bela Peladang

Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat menerbitkan Maklumat tentang Kepastian Usaha Pemenuhan Pangan oleh Peladang.

Penulis: Stefanus Akim | Editor: Stefanus Akim
IST/DOK Persatuan Peladang Tradisional Kalbar
PADI - Seorang perempuan peladang sedang mengolah padi. Padi yang belum masak atau belum menguning ini biasanya diambil sebagian untuk membuat emping. 

PONTIANAK - Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat menerbitkan Maklumat tentang Kepastian Usaha Pemenuhan Pangan oleh Peladang. Maklumat yang diterbitkan pada 19 Juli 2020 masing-masing ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Direktur Eksekutif Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat tersebut sebagai respon atas ketidakpastian situasi usaha pemenuhan pangan oleh masyarakat di komunitas melalui praktik berladang.

Direktur Eksekutif Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, mengatakan terbitnya sejumlah regulasi hingga Maklumat Kapolda Kalimantan Barat seolah menguatkan bahwa praktik berladang yang dilakukan di antara tahapannya melalui cara bakar adalah salah.

“Terbitnya maklumat larangan sekaligus menjadi ‘teror’ bagi peladang. Pada sisi lain, informasi mengenai adanya aturan yang memberi perlindungan bagi Peladang selama ini tidak turut disampaikan,” Hendrikus Adam yang juga aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar tersebut.

Aktivis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam
Aktivis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA)

Hendrikus Adam mengatakan, tidak adanya penjelasan yang baik atas terbitnya maklumat ‘larangan membakar’ selama ini hingga sejumlah kasus hukum yang dialami peladang beberapa waktu terakhir menguatkan bahwa kecemasan yang dialami dan terjadi oleh masyarakat di komunitas kian beralasan. Namun demikian, usaha bertani untuk pemenuhan pangan dengan berkearifan lokal melalui praktik berladang sebetulnya telah dipayungi melalui aturan yang ada.

Sekretaris Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, Adrianus Adam Tekot, menambahkan, “Karenanya, kita berharap agar Peladang tidak khwatir dan tidak takut untuk berladang. Lakukanlah dengan berkearifan lokal.”

Lebih lanjut, sosok yang juga sebagai Timanggong Binua Sunge Manur tersebut menilai bahwa berladang dengan berkearifan lokal sejak lama telah dilakukan Masyarakat Adat dan dilindungi Undang-undang, terlepas ada dan atau tidak adanya Pergub 103 tahun 2020. Karenanya, ia mengimbau kepada peladang tidak perlu takut.

Adrianus Adam Tekot
Adrianus Adam Tekot (IST/DOK Persatuan Peladang Tradisional Kalbar)

“Putusan Pengadilan Negeri Sintang pada 9 Maret 2020 lalu membuktikan bahwa membakar untuk ladang dengan berkearifan lokal bukan termasuk dalam kategori kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga berladang dengan berkearifan lokal adalah sah secara hukum dan dilindungi Undang-Undang. Jadi ada atau tidak adanya Pergub 103 tahun 2020, praktik berladang jelas dilindungi Undang-undang maupun peraturan lainnya,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat dalam maklumatnya menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan hal fundamental yang perlu terus diusahakan oleh segenap komponen bangsa, terutama oleh masyarakat di komunitas yang salah satunya melalui kegiatan berladang. Selain itu, berladang juga dinilai sebagai praktik bertani menanam padi sebagai tanaman utamanya dan dilakukan turun temurun dengan berkearifan lokal sebagaimana diwariskan sejak lama oleh leluhur Peladang.

HASIL LADANG - Timun kampung atau Antimun Dayak adalah satu di antara hasil ladang milik peladang tradisional di Kalbar.
HASIL LADANG - Timun kampung atau Antimun Dayak adalah satu di antara hasil ladang milik peladang tradisional di Kalbar. (IST/DOK Persatuan Peladang Tradisional Kalbar)

Hendrikus Adam menegaskan, berladang juga bagian dari siklus kehidupan masyarakat di komunitas selama ini yang tidak terpisahkan dari hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) sebagaimana ditegaskan UU 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Demikian pula praktik berladang yang syarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, spiritualitas, religi dan keberlanjutan harus dilakukan dengan merdeka tanpa kecemasan sehingga menghendaki agar negara melalui aparaturnya mutlak menunaikan kewajibannya dengan memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi warganya sebagaimana Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap aktivitas ekonomi tradisional dengan model pertanian bergilir ini juga diperkuat melalui Konvensi ILO 169.

“Untuk memastikan usaha pemenuhan pangan melalui praktik berladang dengan berkearifan lokal diamanatkan Pasal 69 ayat (2) UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Permen LHK 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup juga kini turut ditegaskan pada Pergub 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal yang beberapa waktu lalu diterbitkan.” kata Hendrikus Adam.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved